1BANGSA.ID- Dashboard SDGs Indonesia Versi 3.0 diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Badan Pusat Stasistik (BPS). Didukung United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), peluncuran secara hybrid di Hotel Mandarin Jakarta dan melalui platform Zoom, Selasa (20/12/2022).
Kegiatan launching ini dihadiri oleh barbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinisi/Kabupaten/Kota, SDGs Center, Lembaga Penelitian, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Mitra Pembangunan, serta Media yang hadir baik secara daring maupun secara luring.
Launching dashboard SDGs Indonesia versi 3.0 ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Sejak diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2019, pengembangan Dashboard SDGs terus dilanjutkan dengan menambahkan data capaian indikator SDGs yang termutakhir dan fitur- fitur analitik yang lebih lengkap dan interaktif untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.
Dashboard SDGs ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, lembaga think tank dan juga masyarakat umum.
Dashboard SDGs dirancang dengan serangkaian fitur yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi. Pemutakhiran dan pertukaran data pada Dashboard SDGs versi 3.0 dapat dilakukan secara real time melalui komunikasi antarsistem.
Dashboard SDGs Indonesia juga dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menganalisis lebih dalam data capaian indikator SDGs. Dashboard SDGs versi 3.0 juga diintegrasikan dengan repositori best practices SDGs dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah dan nonpemerintah, untuk menginspirasi dan menyebarluaskan pembelajaran aksi nyata percepatan pencapaian SDGs.
Dengan demikian, Dashboard SDGs diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan SDGs yang telah memasuki dekade aksi (decade of action), dengan mendorong pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan yang berbasis bukti.
Pada kesempatan sesi pembukaan launching Dashboard SDGs Indonesia, Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas selaku ketua Sub Pokja Tujuan 17 SDGs menyampaikan laporan Pengembangan Dashboard SDGs Indonesia.
Pada laporannya disampaikan bahwa proses dan pengembangan Dasboard SDGs Indonesia versi 3.0 ini melibatkan banyak pihak, baik dari internal Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia, BPS, UNRCO dan pihak-pihak lainnya.
Selain itu, Eka Chandra juga menyampaikan bahwa Dashboard SDGs Indonesia versi 3 ini memiliki 5 menu utama; overview, makro pembangunan, indikator SDGs, Analisis Lanjutan, dan Ketersediaan Data.
Hal serupa juga disampaikan Maniza Zaman, UNICEF Representative Indonesia pada sambutannya, yang menyampaikan bahwa Dashboard SDGs Indonesia versi 3 ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak. “It is a result of significant work and commitment from a number of key parties particularly Bappenas, National SDGs Secretariat, (Central Bureau of) Statistics Indonesia.”
Selain itu Velarie Juliand, UN Resident Cordinator Indonesia juga turut memberikan sambutan yang menyampaikan pentingnya data yang baik dalam menghadapi tantangan dan krisis yang ada pada saat ini.
Disampaikan bahwa memiliki data yang baik itu sangat penting jika kita ingin pulih dari pandemi COVID, memliki data yang baik itu juga sangat penting untuk menghadapi krisis pangan, energi dan tantangan lainnya. Oleh karenanya Velarie menyampaikan selamat kepada pemerintah Indonesia atas diluncurkannya Dashboard SDGs Indonesia.
Pentingnya data yang berkualitas juga disampaikan pada pidato kunci oleh Vivi Yulaswati, Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappaneas selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Nasional SDGs.
Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa data yang berkualitas, tepat waktu, terpilah, mudah akses dan terpercaya merupakan prasyarat untuk bisa mengukur progress capaian SDGs termasuk juga menilai kemajuannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Data memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi dampak dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan.
Ketiga pembicara kunci menekankan pentingnya data terpilah dalam pengambilan keputusan yang tidak meninggalkan siapapun atau No One Left Behind.
Setelah Dashboard SDGs Indonesia versi 3.0 diluncurkan secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan topik “Data SDGs untuk Dekade Aksi 2030” yang dimoderatori oleh Yanuar Nugroho, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Indonesia. Sebagai pemantik diskusi, moderator menyampaikan bagaimana data dapat digunakan untuk kebijakan yang lebih baik, khususnya dalam waktu 7 tahun terakhir ini untuk pencapaian SDGs di 2030.
Adapun narasumber pada sesi diskusi panel ini adalah Oktorialdi, Staf Ahli Menteri PPN bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Sekretariat SDI tingkat pusat yang membawakan topik “Penguatan data SDGs dalam Kerangka Satu Data Indonesia”.
Selain itu juga ada Muchamad Romzi, Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS yang menyampaikan topik “Penguatan Penyediaan Data untuk Percepatan SDGs (Proses Bisnis, Validasi Kualitas Data, dan Interoperabilitas Data)”.
Narasumber panel lainnya adalah Prof. Arief Anshory Yusuf, Akademisi Universitas Padjajaran yang membawakan topik “Pemanfaatan Data dalam Riset Pengembangan Kebijakan untuk SDGs” dan Misiyah, Direktur Institute Kapal Perempuan yang membawakan topik “Data untuk Peningkatan Ketepatan Sasaran Program di tingkat Akar Rumput.”
Dari diskusi panel disimpulkan beberapa rencana tindak lanjut yaitu Dashboard SDGs 3.0 Indonesia didorong pemanfaatannya oleh semua pemangku kepentingan, penguatan data statistik dasar dan data sektor untuk Satu Data Indonesia termasuk interoperabilitas, kolaborasi pemangku kepentingan dalam penyediaan data SDGs terutama dari masyarakat sipil dan pemanfaatan serta pemanfaatan riset, Dashboard SDGs harus menjawab kebutuhan data SDGs yang cepat dan dinamis maka perlu dikuatkan in house capacity di dalam Bappenas dan penguatan pemerintah dan nonpemerintah, termasuk kolaborasi dengan pelaku usaha. #