BONTANG – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina, mendorong Pemkot Bontang mengemukakan alokasi dana terkait pendidikan di Kota Bontang yang dianggap belum memadai dalam anggaran tahun 2025,
Menurutnya, biaya pendidikan kerap menjadi keluhan wali murid, khususnya mengenai pembelian buku yang seharusnya disediakan secara gratis. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa meskipun tidak ditemukan praktik pungutan liar (pungli) secara langsung, biaya pembelian buku masih membebani orang tua.
“Pendidikan harusnya menjadi hak yang tidak membebani orang tua. Jangan sampai ada orang tua yang terpaksa menghentikan sekolah anaknya hanya karena biaya buku,” ungkap Amir usai rapat Paripurna Ke – 18 Masa Sidang III yang berlangsung di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (12/08/2024).
Pria yang akrab disapa Atos ini juga mengatakan untuk menciptakan generasi yang cerdas di Bontang, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa semua aspek pendidikan, termasuk buku pelajaran, harus disediakan tanpa biaya tambahan.
“Pentingnya anggaran untuk pendidikan tahun 2025 dialokasikan, untuk menghindari keluhan dari masyarakat. dan memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi hak yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat,” imbuhnya.
Atos juga mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk generasi yang berpengetahuan tanpa membebani orang tua.
“Anggaran pendidikan yang akan datang harus mencerminkan komitmen terhadap akses pendidikan yang setara dan tanpa beban tambahan bagi orang tua,” tutupnya. #
Editor: wong