1BANGSA.ID-Masih banyaknya masyarakat di Kaltim yang melakukan buang air besar sembarangan, ternyata memicu kesehatan masyarakat yang tidak memadai, sehingga pihak pemerintah melakukan kampanye stop buang air besar sembarangan (SBS), sehingga diperlukan intervensi anggaran yang memadai.
Terlebih lagi buang air sembarangan juga menjadi penyebab terjadinya stunting, karena itu SBS merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka stunting di Kaltim.
“Program stop buang air besar sembarangan merupakan program yang sangat penting karena bisa mendorong penurunan angka stunting,” tegas anggota DPRd Kaltim Syarkowi V Zahri di depan awak media belum lama ini.
Ditambahkan Syarkowi, untuk program SBS tersebut, tentunya pihak pemerintah juga harus melakukan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan tokoh masyarakat di level paling bawah.
“Tokoh masyarakat yang ada di level bawah itulah yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam menanggulangi penurunan stunting, sebab SBS yang selama ini dilakukan tak lepas dari kultur masyarakat yang sudah biasa buang air besar di jamban yang ada,” kata Syarkowi.
Untuk kesuksesan kegiatan atau program tersebut, pihak pemerintah tentunya juga harus mempersiapkan anggaran yang memadai.
“Intervensi atas anggaran tersebut sangat perlu dan penting, tanpa itu semuanya tidak mungkin program bisa berjalan dengan lancar,” jelas Syarkowi.
Berdasarkan data Dinkes Kaltim per 18 November 2024, capaian program SBS di tingkat kabupaten/kota menunjukkan hasil yang bervariasi.
Kota Bontang, Samarinda, dan Balikpapan telah mencapai 100 persen SBS. Namun, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jamban tanpa septik tank yang memadai.
Di Kota Bontang terdapat 1.989 rumah tangga, Samarinda 4.180 rumah tangga, dan Balikpapan 4.116 rumah tangga yang masih menggunakan jamban tanpa septik tank.
Kabupaten Berau juga telah mencapai 100 persen desa dan kelurahan SBS, namun masih terdapat 2.554 rumah tangga dengan kondisi serupa.
Sementara itu, beberapa kabupaten masih berada di bawah target 100 persen capaian SBS. Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 83 persen, Mahakam Ulu 68 persen, Kutai Barat 34 persen, Kutai Timur 52 persen, Paser 64 persen, dan Kutai Kartanegara 41 persen.
“Dari data tersebut di atas, maka bisa dikatakan program SBS perlu ada prioritas penanganannya,” tegas Syarkowi.#
Reporter: Yani|Editor:Hs Kalhatan|Adv|DPRD Kaltim
======================