SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyampaikan pandangannya terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Info terbaru menyebutkan, sistim itu tengah dikaji kembali oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Keputusan akhir apakah masih diberlakukan atau tidak dijadwalkan akan diumumkan pada Februari 2025. Menurut Sapto, meskipun sistem ini bertujuan baik, hanya implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di setiap wilayah.
Menurutnya, kebijakan zonasi perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik di berbagai daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah pusat juga harus mengerti bahwa bagus ini cukupnya di mana. Bagusnya di Jawa iya, tetapi di luar Jawa belum tentu,” jelasnya.
Kata dia, banyak masyarakat yang masih mengeluhkan sistem PPDB, baik melalui jalur afirmasi, prestasi maupun zonasi, sehingga sistem zonasi seharusnya dievaluasi untuk memastikan dampaknya terhadap mutu pendidikan di daerah.
“Dengan sistem ini tidak ada lagi sekolah favorit, semua sama. Tentunya ini harus dikaji lagi, karena menurut saya sistem ini tidak efektif,” jelasnya.
Sapto juga menyoroti bahwa tujuan pemerataan kualitas pendidikan seringkali sulit dicapai karena perbedaan fasilitas dan sumber daya antara sekolah di daerah dan kota besar.
Contohnya program SMK Pusat Keunggulan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.
“Tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit. Tidak semua di daerah itu sama,” pungkasnya. #
Reporter: Hard | Editor: Charl | ADV DPRD Kaltim