Samarinda, 1bangsa.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Samarinda guna menghindari miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-I di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa malam (4/3/2025).
Dalam pidatonya, Andi Harun menekankan bahwa hubungan antara Pemkot dan DPRD seharusnya bersifat harmonis dan saling mendukung, meskipun dalam dinamika politik dan pemerintahan sering terjadi perbedaan pendapat.
“Hubungan antara eksekutif dan legislatif ini seperti suami istri. Kadang ada perbedaan pendapat, kadang terjadi perdebatan, tetapi itu bagian dari proses agar bisa lebih harmonis ke depan. Yang penting, semua keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Andi Harun.
Menanggapi pernyataan Wali Kota, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Saputra, S.H.I., M.A.P., menyambut baik niat tersebut. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif memang harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD tentu mendukung perbaikan komunikasi ini. Jika koordinasi berjalan baik, maka program-program pemerintah juga akan lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Samri Saputra.
Wacana Sekolah Unggulan dan Kewenangan Pemkot
Selain soal komunikasi, dalam pidatonya Andi Harun juga menyinggung rencana pembangunan sekolah unggulan di setiap kecamatan, termasuk kemungkinan merambah hingga jenjang SMA.
Menanggapi hal tersebut, Samri Saputra mengingatkan bahwa pemerintah kota hanya memiliki kewenangan dalam pengelolaan SD dan SMP, sementara SMA berada di bawah naungan pemerintah provinsi.
“Secara aturan, Pemkot hanya bertanggung jawab atas SD dan SMP. Kalau ingin merambah ke tingkat SMA, tentu harus ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi. Namun, jika ada wacana membangun yayasan pendidikan sebagai solusi, tentu harus dikaji lebih lanjut terkait regulasi dan anggaran,” jelasnya.
DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melanggar batasan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.
Dengan sinergi yang lebih baik antara Pemkot dan DPRD, diharapkan berbagai program pembangunan di Samarinda bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV