1BANGSA.ID. SAMARINDA – Polemik mengenai kepemimpinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda kembali mencuat. Kritik kepada Kepala Dinas PUPR, Desi, karena sering absen dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota dewan bergaung lagi.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, bahkan menyarankan adanya evaluasi terhadap posisinya, mengingat tugas berat yang harus diemban oleh seorang kepala dinas.
Ketidakhadiran Berulang, DPRD Kecewa
Menurut Adnan, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan sudah menjadi kebiasaan. Ia menilai, absennya Desi menghambat komunikasi antara DPRD dan instansi terkait mengenai proyek-proyek pembangunan di Samarinda.
“Kami sering menggelar RDP untuk membahas berbagai proyek strategis di kota ini, tapi kepala dinasnya selalu tidak hadir. Padahal, kami butuh kejelasan dan pertanggungjawaban atas proyek-proyek yang sedang berjalan,” ungkap Adnan.
Alasan Sakit, Layakkah Tetap Memimpin?
Adnan menyebut bahwa alasan absennya Desi sering kali dikaitkan dengan kondisi kesehatannya. Namun, ia mempertanyakan apakah seseorang dengan kondisi kesehatan yang tidak stabil masih bisa menjalankan tugas berat sebagai Kepala Dinas PUPR.
“Jika sakitnya memang kronis atau terus-menerus, harus ada evaluasi. Jabatan ini membutuhkan energi besar karena mengelola proyek bernilai miliaran hingga triliunan rupiah. Kalau tidak mampu bekerja maksimal, lebih baik digantikan oleh yang lebih siap,” tegasnya.
Proyek Infrastruktur Butuh Pengawasan Ketat
Dinas PUPR Samarinda saat ini menangani proyek-proyek besar seperti pembangunan Teras Samarinda, Tugu Pesut, pembangunan terowongan, hingga revitalisasi Pasar Pagi. Adnan menegaskan bahwa proyek-proyek ini membutuhkan pengawasan yang serius agar berjalan sesuai rencana dan transparan.
“Kalau kepala dinasnya saja sulit ditemui dalam rapat-rapat penting, bagaimana kita bisa yakin bahwa proyek-proyek ini berjalan sesuai target? Jangan sampai nanti ada masalah besar yang muncul akibat lemahnya pengawasan,” tambahnya.
Desakan Evaluasi Jabatan
Selain itu, Adnan juga menyoroti pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyebut bahwa Desi sulit bekerja dalam tekanan. Menurutnya, ini semakin memperkuat alasan untuk melakukan evaluasi.
“Jabatan ini memang penuh tekanan, karena berkaitan dengan pembangunan kota dan penggunaan anggaran besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja dalam kondisi seperti itu, apakah masih pantas memegang jabatan ini?” tanyanya.
Menurutnya, ketidakhadiran pejabat dalam RDP bisa berdampak pada kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya pengawasan proyek. Oleh karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda segera mengambil langkah tegas.
“Jika memang kondisi kesehatannya menghambat tugasnya, maka sudah saatnya ada pergantian pejabat. Ini bukan soal individu, tapi demi kelancaran pembangunan dan kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Kini, masyarakat menunggu respons dari Pemkot Samarinda. Apakah akan ada tindakan tegas terhadap polemik ini? Atau justru masalah ini akan terus dibiarkan? #
Reporter: Fathur | Editor: charle | ADV