1bangsa.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Pasie, menyoroti persoalan ketidaksinkronan data antar instansi sebagai salah satu hambatan utama dalam penanganan stunting di daerah. Hal ini disampaikannya saat dimintai keterangan terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Stunting, Selasa (8/4/2025).
Menurut Novan, data yang tidak seragam antara instansi seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial membuat penanganan stunting rentan mengalami tumpang tindih. “Data stunting ini harus kita samakan dulu. Supaya target penyelesaiannya jelas dan tidak ada objek yang ditangani berkali-kali,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar penanganan bisa lebih terarah dan tepat sasaran. “Kita bicara hari ini soal luasnya persoalan, jadi treatment dari pusat ke daerah pun harus sinkron,” tambahnya.
Lebih lanjut, Novan menjelaskan bahwa stunting bukan semata disebabkan oleh kekurangan gizi. Ada pula faktor genetik yang turut memengaruhi pertumbuhan anak. “Kalau anak lambat tumbuh bukan karena kurang gizi, tapi karena faktor genetik, itu harus dibedakan. Jangan semua langsung dikategorikan stunting,” jelasnya.
Novan juga mendukung langkah pemerintah pusat yang meluncurkan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya konkret untuk mengubah pola konsumsi anak dari makanan instan ke makanan bergizi.
“Harapan kita, menjelang masa generasi emas Indonesia dalam 10 hingga 90 tahun ke depan, anak-anak kita sudah berada dalam kondisi siap, sehat dan kuat,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor:Wong | ADV