1bangsa.id, Samarinda – Musrenbang RKPD 2026 yang digelar Pemkot Samarinda bukan sekadar ajang menyusun daftar proyek, tetapi juga menjadi panggung bagi DPRD untuk menjalankan fungsi kontrol dan memastikan pembangunan tak melenceng dari kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan perannya bukan hanya sebagai pendukung, tapi juga sebagai mitra kritis. “Kami bukan stempel. Kami pastikan setiap rencana kerja benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat bawah,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang, Kamis (10/4/2025).
Menurut Deni, dalam perencanaan pembangunan, penting bagi semua elemen pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat, bukan hanya dari data di atas kertas. Ia menyoroti masih banyak warga yang merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita harus pastikan, suara dari RT-RT, kelurahan, hingga kecamatan itu sampai dan masuk ke dokumen RKPD. Jangan sampai yang dibangun nanti hanya berdasarkan asumsi elit,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya. DPRD, kata Deni, memiliki catatan bahwa beberapa program tahun lalu tak berjalan maksimal akibat kurangnya koordinasi dan kesiapan lapangan.
“Makanya kami mendorong agar Musrenbang kali ini tidak hanya menampung usulan baru, tapi juga mengevaluasi hasil program yang sudah berjalan. Biar jelas apa yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Deni memastikan, DPRD akan aktif mengawasi pelaksanaan RKPD 2026 agar realisasinya selaras dengan janji-janji pembangunan yang selama ini disuarakan pemerintah.
“Kalau pemerintah serius membangun, kami siap dukung penuh. Tapi kalau mulai melenceng dari semangat pelayanan publik, ya pasti kami akan bicara,” tutupnya.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV