1bangsa.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, memastikan kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2025, termasuk program Sekolah Rakyat berbasis asrama (boarding school). Pernyataan tersebut disampaikan Sri Puji Astuti usai hearing dengan jajaran OPD teknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, pada Senin (14/4/2025), di Ruang Rapat Utama Lt.2 DPRD Kota Samarinda.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Celni Pita Sari, Ketua Komisi IV Muhammad Novan Syahroni Pasie, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Ismail Latisi, Anhar, Harminsyah, dan Yakob Pangedongan.
“Pemkot sudah siap, mulai dari pemetaan jumlah lulusan SD dan SMP, daya tampung sekolah, hingga jalur-jalur penerimaan siswa. Semua sudah dituangkan dalam petunjuk teknis dan SK yang berlaku,” ujar Sri Puji kepada media. Ia menjelaskan bahwa PPDB 2025 akan tetap menggunakan empat jalur utama, yaitu: zonasi domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, serta prestasi akademik maupun non-akademik.
Sri Puji juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak memaksakan kehendak kepada anak-anak, terutama terkait pemilihan sekolah unggulan. “Jangan sampai memanipulasi domisili hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Harus disesuaikan dengan kesiapan anak, jarak rumah, transportasi, dan faktor kenyamanan belajar,” tambahnya.
Dalam hearing tersebut, juga dibahas kesiapan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan asrama yang merupakan bagian dari instruksi Presiden dan dijalankan oleh Kementerian Sosial. Sampai tahap pembangunan gedung sekolah tersebut Tahun ini, Pemkot Samarinda menargetkan 100 anak dari jenjang SMP dan SMA untuk mengikuti program tersebut. “Pemkot sudah menyiapkan titipan sementara fasilitas di Yayasan Melati dengan anggaran awal sebesar Rp2,5 miliar. Fasilitas yang disediakan meliputi tempat tinggal, makan minum, hingga tenaga pengajar yang akan direkrut secara khusus bukan ASN atau PPPK,” ungkap Sri Puji.
Sri Puji berharap seluruh proses PPDB dan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan dengan transparan, adil, serta minim konflik.
Kadisdikbud Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan, “Sebagai bagian dari Pemkot Samarinda, kami sangat mendukung pelaksanaan PPDB 2025. Kami telah melakukan pemetaan mendalam terkait jumlah lulusan SD dan SMP serta daya tampung sekolah, guna memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu, kami juga telah menyusun petunjuk teknis dan surat keputusan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PPDB, terutama terkait dengan empat jalur penerimaan, yakni zonasi domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya memilih sekolah yang sesuai dengan kondisi anak, dan tidak hanya berdasarkan gengsi sekolah unggulan. Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan PPDB berjalan lancar dan sesuai harapan.”
SMP Negeri 16 Samarinda menjadi salah satu sekolah yang akan membuka jalur seleksi lebih awal, mengingat terbatasnya jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua calon siswa dapat diterima dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas sekolah. “Untuk SMPN 16, kami akan membuka jalur seleksi lebih awal. SMPN 16 merupakan salah satu sekolah unggulan yang banyak diminati, namun dengan kapasitas terbatas. Oleh karena itu, siswa yang tidak tertampung di SMPN 16 nantinya akan dialihkan ke SMPN 50 Samarinda yang telah kami siapkan sebagai alternatif penampungan,” jelas Asli Nuryadin.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Achmad Fauzi Irawan, menjelaskan, “Kami dari Dinas Sosial turut berperan dalam jalur afirmasi dalam PPDB 2025. Kami akan memberikan dukungan data yang akurat mengenai kuota jalur afirmasi bagi anak-anak yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program afirmasi ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama yang kurang mampu, bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kami juga akan memastikan bahwa data yang kami sediakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan dalam proses PPDB.”
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda, Eko Suprayetno, menambahkan, “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat mendukung pelaksanaan PPDB 2025 di Kota Samarinda. Kami telah menyiapkan data kependudukan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses zonasi berdasarkan domisili berjalan dengan akurat. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan tidak ada kesalahan data dalam menentukan tempat sekolah bagi anak-anak. Kami juga siap memberikan dukungan penuh kepada Dinas Pendidikan dalam hal verifikasi domisili serta penyediaan data pendukung lainnya yang diperlukan dalam PPDB tahun ini.”
Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV