Dorong Penataan Kota Berbasis Mitigasi, Andriansyah Soroti Akar Masalah Longsor dan Pembangunan di Bukit

1bangsa.id, Samarinda — Isu penataan ruang kembali mencuat menyusul kejadian tanah longsor di sejumlah titik Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai bencana tersebut bukan sekadar akibat hujan deras, melainkan cerminan dari lemahnya perencanaan tata kota dan tidak terkendalinya pembangunan di kawasan rawan longsor, seperti di daerah perbukitan.

Dalam keterangannya usai mengikuti aksi bersih-bersih ruang publik di kawasan Pasar Segiri pada Selasa (13/5/2025), Andriansyah mengapresiasi respons cepat dari masyarakat dan pemerintah, namun menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang yang sistematis dan berbasis mitigasi risiko bencana.

“Penanganan darurat memang perlu, tapi akar persoalan ada pada tidak maksimalnya penataan ruang dan sistem drainase kota. Termasuk pembangunan yang terus dilakukan di daerah perbukitan tanpa kajian risiko yang matang. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Andriansyah menyoroti perlunya regulasi yang tegas terhadap pembangunan di kawasan berkontur tinggi yang kerap kali dikomersialkan menjadi perumahan tanpa memperhatikan daya dukung tanah dan risiko lingkungan.

“Kita tidak bisa lagi menoleransi pembangunan di bukit hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Harus ada pengawasan dan audit lingkungan yang ketat. Banyak kasus longsor terjadi karena lereng yang sudah tak stabil dipaksa menopang bangunan berat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Samarinda harus segera menyusun dan menerapkan master plan mitigasi bencana perkotaan yang mencakup pembangunan kolam retensi, pelebaran parit, serta kanalisasi air yang terintegrasi ke sungai-sungai utama.

“Kalau tidak segera dibangun sistem pengendalian banjir dan longsor yang terstruktur, musibah seperti ini akan terus terulang. Kota ini tumbuh cepat, tapi manajemen lingkungannya tertinggal,” tambahnya.

Dalam konteks penanganan di lapangan, ia memberikan apresiasi terhadap peran Ketua RT dan warga yang cepat menginventarisasi titik-titik rawan dan menyampaikan laporan ke BPBD serta PUPR. Namun, menurutnya, hal ini tetap harus ditopang dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.

Mengakhiri pernyataannya, ia menyampaikan belasungkawa kepada warga terdampak dan menyerukan sinergi semua elemen dalam membangun Samarinda yang lebih tangguh terhadap bencana.

“Musibah tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi bisa diminimalkan dampaknya. Ini tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Reporter: Fathur | Editor : Wong | ADV

Share Post
Bencana BanjirBencana LongsorMitigasi
Comments (0)
Add Comment