1bangsa.id,SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan keprihatinannya terkait meningkatnya kasus perundungan dan kekerasan antarpelajar yang terjadi belakangan ini. Salah satu kasus yang disorot adalah insiden pengeroyokan terhadap seorang siswa sekolah dasar (SD) oleh sejumlah pelajar tingkat sekolah menengah pertama (SMP), yang dinilainya sebagai bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan.
“Yang terjadi kemarin itu jelas perundungan dan pengeroyokan. Korbannya anak SD, dan pelakunya anak-anak SMP. Ini tentu menjadi perhatian serius kita bersama,” ujar Novan dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (15/5), di ruang kerjanya di Gedung DPRD Samarinda.
Ia menegaskan bahwa pendidikan harus mencakup pembentukan karakter dan budi pekerti, tidak hanya sebatas pada pembelajaran akademik. Menurutnya, sekolah tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri dalam hal ini, karena pembentukan karakter juga memerlukan keterlibatan aktif dari lingkungan dan masyarakat.
“Pendidikan hari ini butuh pelurusan makna. Bukan hanya soal pelajaran formal, tapi juga pendidikan adab. Dan itu tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Peran lingkungan sangat penting, terutama dalam mengawasi perilaku anak-anak di luar jam sekolah,” katanya.
Novan menyoroti aktivitas anak-anak di luar rumah, seperti kebiasaan nongkrong tanpa pengawasan, yang kerap menjadi titik awal timbulnya perilaku negatif. Ia mengimbau agar masyarakat lebih peduli terhadap kegiatan anak-anak di lingkungan sekitar.
“Kita perlu tahu aktivitas mereka di luar. Nongkrong yang tidak diawasi bisa menjadi awal dari perilaku menyimpang. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua dan guru,” imbuhnya.
Dalam wawancara tersebut, Novan juga mengungkapkan bahwa Samarinda akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Pemerintah kota, kata dia, telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di wilayah Palaran, dengan 5 hektare di antaranya sudah melalui proses land clearing.
“Kita sudah siapkan lahan di Palaran. Saat ini tinggal menunggu survei kelayakan dari Kementerian PUPR. Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan,” jelasnya.
Terkait fenomena banyaknya pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam, Novan menyebut bahwa kebijakan jam malam bagi pelajar bisa menjadi opsi yang perlu dikaji secara serius.
“Jam malam untuk pelajar bisa jadi alternatif untuk mencegah kenakalan remaja. Tapi tentu harus dikaji dengan matang, melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat, sekolah, dan orang tua,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, DPRD Kota Samarinda berharap dapat mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan beradab.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV