1BANGSA.ID – Aliansi gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Benua Etam memberikan “rapor merah” atas kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Rudy Mas’ud – Seno Aji. Selama lebih dari tiga bulan menjalankan roda pemerintahan, nilai yang patut diberikan versi mahasiswa adalah D dan diembeli catatan “Evaluasi Total”.
Nilai D bagi kalangan akademik dipahami berarti seorang mahasiswa belum memenuhi standar. Rentang nilainya hanya berkisar 50-64 atau dengan kata lain jika ditulis dalam rapor, maka bertinta warna merah.
Menurut Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Ilham Maulana, penilaian D itu bukan sekadar simbolik. Menurutnya, rapor merah adalah bentuk evaluasi kritis terhadap janji-janji politik yang belum terealisasi dan program-program yang dinilai minim dampak.
“Kami menilai bahwa dalam 100 hari ini, terdapat berbagai persoalan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun janji-janji kampanye yang belum juga terealisasi. Beberapa program ada yang telah dijalankan, namun semua janji politik itu harus ditunaikan secara konkret, bukan sekadar wacana,” ujar Ilham saat aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/6/2025).
Rapor merah yang diunggah mahasiswa di media sosial memuat penilaian terhadap sejumlah program yang digadang-gadang saat kampanye, seperti pendidikan gratis S1-S3, layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, umroh gratis bagi marbot, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peluncuran aplikasi layanan publik bernama SAKTI.
“Program seperti aplikasi SAKTI belum dikenal luas, sementara janji-janji seperti pendidikan gratis atau umroh gratis masih belum jelas mekanismenya. Rakyat menunggu, bukan menduga-duga,” tegas Ilham.
Mereka menambahkan bahwa dalam situasi saat ini, masyarakat Kaltim bukan hanya menunggu realisasi program, tapi juga tindakan nyata dalam menghadapi isu-isu krusial seperti lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.
Dalam aksi damai yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, para mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang menurut mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi:
1. Segera realisasikan delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Hentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur.
3. Menuntut Pemprov Kalimantan Timur untuk menagih CSR dari perusahaan tambang.
4. Segera perbaiki tata kelola lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
5. Akui dan penuhi hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur.
Ilham mengatakan bahwa kelima poin itu sudah sering mereka sampaikan dalam berbagai forum, namun sejauh ini belum ada tindakan nyata.
“Kami tidak ingin janji terus diulang tanpa ada perubahan di lapangan. Kalimantan Timur ini tanah yang kaya, tapi tidak semua warganya merasakan manfaat kekayaan itu,” katanya.
JAWABAN WAGUB SENO AJI
Menjawab aspirasi mahasiswa, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turun langsung menemui massa aksi dan memberikan penjelasan komprehensif atas berbagai tuntutan yang disampaikan.
“Kami menghargai dan menyambut baik semua bentuk aspirasi, terutama dari rekan-rekan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis. Tanpa adanya aksi pun, kami di pemerintah tetap bekerja untuk menunaikan janji-janji yang sudah kami sampaikan sejak masa kampanye. Kritik dan koreksi ini penting agar langkah-langkah yang kami ambil tetap berada dalam rel yang benar,” ujar Seno Aji di hadapan para mahasiswa.
Seno menyampaikan bahwa delapan program prioritas yang menjadi sorotan mahasiswa, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan umroh bagi marbot, seragam sekolah gratis, hingga peluncuran aplikasi SAKTI, merupakan bagian dari visi besar pembangunan jangka menengah daerah.
Namun, ia mengakui bahwa dalam waktu 100 hari belum semua dapat diwujudkan secara maksimal.
“Pemerintahan ini masih dalam fase awal. Tentu kami tidak menutup mata, ada beberapa program yang progresnya belum seperti yang diharapkan. Tapi kami pastikan semua itu sedang berjalan dan dalam proses percepatan. Kita ingin program-program ini tidak hanya sekadar simbolik, tapi betul-betul memberi manfaat jangka panjang,” tuturnya.
Terkait isu lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat adat yang menjadi salah satu pokok tuntutan mahasiswa, Seno menegaskan bahwa pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal tersebut.
“Salah satu contoh komitmen kami adalah kepada masyarakat adat Mului di Kabupaten Paser. Mereka mendapat penghargaan Kalpataru atas pelestarian lingkungan yang mereka lakukan. Ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk pengakuan dan dukungan nyata terhadap kearifan lokal yang menjaga ekosistem kita,” kata Seno Aji.
Ia juga menyayangkan masih adanya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat lainnya di Kaltim, baik dari aspek pengakuan wilayah adat maupun perlindungan hukum atas tanah ulayat.
“Kita tidak menutup mata terhadap persoalan seperti yang terjadi di Muara Kate. Konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat adat merupakan luka lama yang harus kita sembuhkan. Oleh sebab itu, kami sudah melayangkan surat resmi kepada Menteri ESDM pada 15 April 2025, yang langsung dibawa oleh Gubernur Rudy Mas’ud ke Jakarta. Surat itu meminta investigasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah adat. Saat ini prosesnya sedang berjalan, dan kami kawal terus agar pihak yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal,” tegas Seno.
Soal desakan mahasiswa untuk menindak tambang ilegal dan menagih CSR dari perusahaan tambang, Seno menyebutkan bahwa Pemprov sudah membentuk tim koordinasi bersama aparat penegak hukum.
“Tambang ilegal ini masalah kompleks, karena melibatkan banyak aktor dan wilayah. Tapi kami sedang menyusun langkah strategis yang melibatkan Polda, Kejaksaan, dan Dinas ESDM untuk menindaklanjuti secara hukum. Sedangkan untuk CSR, kami akan memperkuat regulasi dan mendesak perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar operasional mereka,” kata Seno.
Menutup pernyataannya, Seno Aji menyampaikan harapan agar mahasiswa, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat dapat terus berkolaborasi dalam membangun Kalimantan Timur.
“Kami tidak ingin jalan sendiri. Kami ingin melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa, dalam proses pembangunan. Kritik itu vitamin bagi demokrasi. Tapi kami juga berharap dari kritik itu lahir juga solusi. Mari kita kawal bersama pembangunan ini agar berorientasi pada rakyat dan lingkungan. Hanya dengan kerja sama, kita bisa wujudkan Kalimantan Timur yang sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong