1BANGSA.ID— Rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk menata kawasan kumuh dihadapkan pada tantangan mendasar: kurangnya kesiapan warga terdampak. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pendekatan sosial yang lemah dapat menghambat keberhasilan program penataan ini.
“Kalau masyarakat tidak siap, kita tidak bisa memaksakan,” tegas Deni kepada wartawan, Jumat (27/6/2025).
Deni mengungkapkan, penataan kawasan kumuh seharusnya menjadi langkah nyata Pemkot untuk memperbaiki lingkungan dan kualitas hidup warga. Namun, hingga pertengahan tahun ini, progres di lapangan masih sebatas penyusunan konsep, belum menyentuh eksekusi langsung.
Berdasarkan data Bappeda Samarinda, total luas kawasan kumuh di kota ini mencapai 75 hektare, tersebar di beberapa titik padat penduduk, antara lain kawasan bantaran Sungai Karang Mumus, Jalan dr Soetomo, sebagian wilayah di Loa Bakung, serta pemukiman padat di Kecamatan Samarinda Ilir.
Tahun ini, Pemkot hanya akan fokus menangani sekitar 7 hektare kawasan kumuh, dengan prioritas penanganan di radius 10 meter dari jalan utama.
“Tidak mungkin kita langsung menangani 75 hektare sekaligus. Semua ini dilakukan bertahap, sesuai kesiapan masyarakat dan kemampuan anggaran,” jelas Deni.
Penanganan kawasan kumuh erat kaitannya dengan upaya menekan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda 2024 mencatat, tingkat kemiskinan Samarinda masih berada di angka 5,41%, setara sekitar 45.000 warga.
Tingginya kawasan kumuh dan kemiskinan menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang menyentuh akar persoalan.
Sosialisasi Jadi Kunci
Sayangnya, Deni menilai, pendekatan sosial masih menjadi titik lemah. Banyak warga penghuni kawasan kumuh belum memahami detail rencana penataan, mekanisme ganti rugi, maupun kepastian relokasi.
“Kunci utamanya adalah kesepakatan bersama dan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, proses ini sulit untuk terlaksana,” kata Deni.
DPRD pun meminta Pemkot lebih serius membangun komunikasi dengan warga terdampak. Penataan kawasan kumuh yang berhasil, menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan target fisik di atas kertas.
“Alih-alih didahului sosialisasi menyeluruh, yang kita lihat program ini terlalu fokus pada target fisik tanpa membangun kepercayaan warga sejak awal,” pungkasnya. #
Editor: Charle | Adv