1BANGSA.ID-Meski seluruh 21 Puskesmas di Kabupaten Kutai Timur kini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki kewenangan merekrut dokter secara mandiri, persoalan kekurangan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman belum juga terselesaikan. Sejumlah Puskesmas masih mengalami kekosongan formasi dokter, terutama dokter gigi dan dokter umum.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, mengatakan bahwa BLUD sebenarnya memberi ruang bagi Puskesmas untuk mendatangkan tenaga medis melalui pembiayaan internal. Namun masalah utamanya adalah minimnya minat dokter bekerja di wilayah terpencil.
“Kadang-kadang ada dokter yang tidak mau ditempatkan di pedalaman. Itu kendalanya,” ujar Sumarno.
Dinas Kesehatan Kutim mencatat dua Puskesmas yang paling terdampak kekurangan tenaga medis, yaitu Puskesmas Batu Ampar dan Puskesmas Rantau Pulung.
Keduanya sampai saat ini belum memiliki dokter gigi, sementara Rantau Pulung juga sempat kekurangan dokter umum.
Kekurangan ini menyebabkan standar pelayanan yang diatur dalam Permenkes—yang idealnya mencakup satu dokter gigi, dua dokter umum, analis kesehatan, apoteker, serta perawat atau bidan—belum terpenuhi secara maksimal.
Meski demikian, Sumarno memastikan akan ada penempatan dokter baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Dokter gigi dan dokter umum baru dijadwalkan bertugas di Rantau Pulung tahun ini,” katanya.
Program Nusantara Sehat Jadi Penopang di Tengah Kekurangan
Untuk mengatasi disparitas tenaga kesehatan, Dinkes Kutim masih mengandalkan dukungan dari program Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan. Tenaga medis dari program tersebut kembali ditempatkan di beberapa Puskesmas terpencil pada tahun ini, seperti Sandaran, Karangan, dan Muara Wahau.
Sumarno menegaskan bahwa keberadaan tenaga NS sangat membantu menjaga layanan dasar di daerah sulit akses.
“Tenaga Nusantara Sehat ini sangat membantu. Kalau tidak ada, kami kewalahan. Mereka digaji langsung oleh Kemenkes, bukan dari Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Walau BLUD memberi keleluasaan anggaran dan skema rekrutmen mandiri, Dinas Kesehatan Kutim menilai bahwa pemerataan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman tetap menjadi tantangan jangka panjang. Faktor akses, fasilitas, dan minat dokter bekerja di daerah jauh masih menjadi hambatan utama.
Dinkes Kutim berharap kombinasi rekrutmen BLUD dan dukungan dari program pemerintah pusat dapat secara bertahap meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kutai Timur. #
Ar