1BANGSA.ID – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur menerima audiensi manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam rangka penguatan sinergi percepatan penurunan stunting. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat DPPKB Kutai Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Kutai Timur, Achmad Junaidi B, bersama jajaran kepala bidang dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Senin (8/12/2025).
Agenda utama audiensi ini adalah serah terima data by name by address (BNBA) Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang akan menjadi dasar perencanaan serta pelaksanaan intervensi bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Usai pertemuan, Achmad Junaidi menegaskan bahwa berita acara serah terima data merupakan dokumen resmi yang sangat penting dalam menjamin keabsahan serta akuntabilitas pemanfaatan data.
“Berita acara ini kami serahkan sebagai dokumen otentik yang menjadi dasar kerja bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian data KRS bersifat sensitif sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap permintaan data wajib melalui prosedur resmi, mulai dari pengajuan surat kepada BKKBN melalui DPPKB, penandatanganan berita acara serah terima, hingga penyusunan perjanjian kerja sama.
Meski demikian, Achmad menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat menunggu proses administrasi yang terlalu panjang. Menurutnya, keterlambatan data justru dapat menghambat efektivitas intervensi di lapangan.
“Jika menunggu semua administrasi rampung, bisa saja program sudah dirancang tetapi data belum tersedia. Ini tentu kurang efektif,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, DPPKB tetap menyerahkan data KRS agar intervensi dapat segera dilakukan, sementara kelengkapan administrasi akan diselesaikan secara bertahap.
Achmad Junaidi juga memaparkan sejumlah faktor utama penyebab risiko stunting yang memerlukan perhatian bersama, antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan. Ia menyebutkan bahwa keluarga pada kelompok desil 1 hingga 4 umumnya menghadapi keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan, sehingga perlu didorong melalui program pemberdayaan, pelatihan, serta pengembangan UMKM.
Terkait pemenuhan air bersih, ia menyampaikan bahwa solusi tidak selalu harus melalui sambungan PDAM, terutama bagi keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dapat melakukan uji kualitas air sebagai langkah awal. Sementara untuk perbaikan sanitasi, perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan jamban, dengan memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah yang sudah berjalan.
Intervensi stunting juga diarahkan pada pasangan usia subur kategori 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan jarak kelahiran terlalu dekat). Upaya ini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi keluarga berencana dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar pesan dapat diterima secara luas dan selaras dengan nilai keagamaan.
“Pengaturan jarak kelahiran yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak,” tegasnya.
Ke depan, DPPKB Kutai Timur dan KPC akan melanjutkan koordinasi teknis dalam dua pekan mendatang yang akan dilaksanakan di lingkungan eksternal KPC bersama para subkontraktor. Selain itu, pada 23 Desember 2025 direncanakan pertemuan lanjutan berskala besar yang akan menghadirkan Bupati Kutai Timur guna menyelaraskan berbagai program lintas sektor serta mencegah terjadinya duplikasi bantuan.
“Pemahaman tentang stunting tidak boleh hanya dilihat dari kondisi fisik anak yang kurus atau pendek, tetapi harus berdasarkan hasil pemeriksaan medis,” pungkas Achmad Junaidi.
NURD | LE | ADV