1BANGSA.ID – Di Kalimantan Timur, jalan bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah urat nadi yang menghubungkan kampung ke kota, tambang ke pelabuhan, serta desa ke pusat layanan publik. Namun di balik perannya yang vital, jalan-jalan itu menyimpan cerita tentang retak, lubang, dan pekerjaan rumah panjang yang kini kembali diletakkan di meja pemerintahan provinsi.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji tak menutup mata. Di awal masa kepemimpinannya bersama Gubernur Rudy Mas’ud, infrastruktur jalan langsung diposisikan sebagai prioritas. Alasannya sederhana sekaligus mendesak: masih banyak ruas jalan provinsi yang belum berada dalam kondisi mantap.
“Perhatian besar diberikan pada infrastruktur jalan, karena masih cukup banyak jalan provinsi yang kondisinya rusak dan perlu segera dibenahi,” kata Seno, Sabtu (17/1/2026).
Data resmi pemerintah provinsi mencatat, total panjang jalan provinsi Kalimantan Timur mencapai 938,85 kilometer. Hingga akhir 2024, baru 771,84 kilometer atau 82,21 persen yang masuk kategori mantap. Sisanya, 167,01 kilometer—sekitar 17,79 persen—masih tergolong tidak mantap.
Angka-angka ini menjadi penanda bahwa pembangunan jalan bukan perkara sepele, melainkan pekerjaan berlapis yang menuntut konsistensi anggaran dan kebijakan.
Jalan provinsi hanyalah satu lapis dari keseluruhan jaringan jalan di Kalimantan Timur. Di atasnya, terdapat jalan nasional yang menghubungkan Kaltim dengan wilayah strategis lain, termasuk jalur logistik dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Di bawahnya, terbentang jalan kabupaten/kota—jumlahnya jauh lebih panjang—yang menjadi akses utama warga menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan pusat ekonomi lokal.
Ketiganya membentuk satu sistem. Ketika satu ruas terputus atau rusak, efeknya menjalar ke mana-mana: biaya logistik naik, mobilitas terhambat, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak ingin berhenti pada diagnosis. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029, target besar dipasang: seluruh jalan provinsi harus mantap pada 2029.
Peta target itu dirinci bertahap. Tahun 2025, jalan mantap ditargetkan mencapai 804,59 kilometer atau 85,70 persen. Pada 2026 naik menjadi 843,46 kilometer atau 89,84 persen. Tahun 2027 kembali bertambah menjadi 878,95 kilometer atau 93,62 persen, lalu 916,04 kilometer atau 97,57 persen pada 2028. Hingga akhirnya, pada 2029, seluruh 938,85 kilometer jalan provinsi ditargetkan tuntas dalam kondisi mantap.
Di atas kertas, angka-angka itu tampak rapi. Di lapangan, tantangannya berlapis: kontur tanah yang sulit, curah hujan tinggi, beban kendaraan berat, hingga keterbatasan fiskal daerah.
Bagi Seno Aji, pembangunan jalan bukan sekadar memperhalus permukaan. Ia bicara tentang konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan posisi strategis Kalimantan Timur di peta nasional. Jalan yang mantap, katanya, akan memperlancar distribusi barang, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
Di Kalimantan Timur, di mana jarak antarkawasan kerap diukur dalam jam perjalanan, kualitas jalan menentukan kualitas hidup. Janji menuntaskan 938 kilometer jalan provinsi pada 2029 pun menjadi lebih dari sekadar target teknis. Ia adalah taruhan politik, sekaligus harapan bagi warga yang setiap hari menggantungkan hidup pada jalan yang mereka lintasi.
Apakah janji itu akan sepenuhnya terwujud? Waktu—dan aspal—yang akan menjawab.
SANDI | WONG