1BANGSA.ID — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang prima, responsif, dan bebas dari praktik gratifikasi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pembangunan tata kelola pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengatakan berbagai terobosan dan inovasi pelayanan yang hadir saat ini semata-mata ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
“Kami melayani dengan keikhlasan. Soal balasan bukan dalam bentuk materi, tetapi menjadi amal yang kelak kami petik pahalanya. Yang terpenting, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Disdukcapil Kutim telah menerapkan penolakan total terhadap gratifikasi dalam setiap proses pelayanan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penerapan zona integritas dan aturan ketat larangan pemberian imbalan dalam bentuk apa pun. Aparatur juga mengikuti bimbingan teknis pendampingan zona integritas “Stop Gratifikasi” untuk memastikan pelayanan berjalan profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Untuk mendekatkan layanan sekaligus meminimalkan potensi praktik tidak sehat, Disdukcapil melakukan pemerataan akses pelayanan melalui inovasi berbasis kecamatan serta penerapan sistem pelayanan terintegrasi melalui aplikasi. Langkah ini bertujuan mengurangi penumpukan di satu titik pelayanan yang berisiko menimbulkan antrean panjang dan peluang gratifikasi demi layanan cepat.
Dengan wujud komitmen tersebut, Disdukcapil Kutai Timur berharap kualitas layanan administrasi kependudukan semakin merata, cepat, dan transparan hingga ke seluruh kecamatan. Upaya ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
NURD | LE | ADV