SAMARINDA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mendapat kritik dari politisi yang duduk di DPRD Benua Etam. Kritikan itu dilontarkan lantaran punya pengalaman, instansi itu hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp2,29 triliun atau 79,05 persen dari alokasi Rp2,9 triliun pada tahun 2022 lalu.
Karena itu, untuk tahun 2023 dan 2024 nanti politisi ini tidak ingin Dinas Dikbud mengulang hal yang sama Apalagi alokasi anggaran untuk pendidikan yang diamanatkan sebesar 20 persen dari APBD, akan menunjukkan nominal yang semakin besar.
Anggota DPRD Kaltim yang melontarkan kritik itu adalah Kaharuddin Jaffar. Dia mengatakan bahwa sektor pendidikan masih perlu dioptimalkan lagi, karena belum menjadi program prioritas pemerintah.
Padahal, sektor ini berkaitan dengan masa depan Kaltim dan Indonesia umumnya dan cakupan sangat luas, di seluruh Kaltim, khususnya jenjang SMA/SMK/SLB.
“Kami harapkan tahun ini serapan anggaran pendidikan bisa di atas 95 persen. Karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” ujar Kaharuddin Jaffar.
Disdikbud Kaltim mendapatkan alokasi anggaran Rp4 triliun di APBD 2023. Kaharuddin Jaffar menyebut bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim sebenarnya bukan hanya tugas Disdikbud, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak.
Karena itu, ia mendorong semua OPD untuk bahu-membahu melakukan program pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan atau apapun itu sesuai dengan tupoksinya.
“Kita berharap anggaran di semua OPD itu bisa terserap dengan baik dan cepat. Karena realisasi anggaran yang efisien juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan,” tutupnya. #
Reporter: Kiah | Editor: Wong | ADV | DPRD Kaltim