1bangsa.id, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda mulai menyusun langkah-langkah strategis dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran sebelumnya. Dalam rapat awal yang digelar, Pansus telah menetapkan struktur pendamping serta tahapan kerja yang akan dijalankan selama masa kerja yang tersisa sekitar 20 hari dari total 30 hari yang tersedia.
“Yang dibahas tadi adalah penyusunan strategi kerja Pansus LKPJ, termasuk menetapkan tahapan kerja dan siapa saja yang menjadi pendamping. Intinya kami sudah mulai menyusun rencana kerja ke depan,” ujar Ketua Pansus LKPJ, Deni Hakim Anwar, usai rapat di gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (8/4/2025).
Dalam waktu dekat, tepatnya tiga hari ke depan, Pansus akan fokus membedah isi dokumen LKPJ secara menyeluruh. Pembahasan ini akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Diskominfo dan lainnya, untuk memperdalam informasi dan klarifikasi atas capaian-capaian kinerja yang disampaikan dalam LKPJ.
“Selanjutnya kita akan menyusun kesimpulan serta rekomendasi. Kami ingin memastikan hasil akhirnya konkret, baik dari segi output maupun outcome dari setiap program,” jelas Deni.
Pansus juga menyoroti sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah kota, khususnya dalam hal efisiensi anggaran dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
“Semua kebijakan yang sudah berjalan akan kita review kembali. Mana program yang benar-benar berdampak, mana yang perlu dievaluasi. Ini penting agar di tahun 2025 tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau tidak efektif,” tambahnya.
Evaluasi ini menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan catatan strategis terhadap pelaksanaan pemerintahan, sekaligus sebagai bentuk pengawasan atas kinerja anggaran dan program yang telah dijalankan oleh Pemkot Samarinda.
Reporter:Fathur | Editor: Wong |ADV