1BANGSA.ID-Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan penjelasan resmi atas seluruh pandangan fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XIV yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, sementara jawaban pemerintah disampaikan oleh Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang dianggap telah memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan rencana anggaran daerah.
Pemerintah Jawab Catatan Kritis Fraksi
Dalam penyampaiannya, Pemkab Kutim memberikan tanggapan atas sejumlah isu yang menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD.
1. Fraksi PKS dan Fraksi NasDem – Efisiensi Anggaran & Akuntabilitas
Pemerintah menegaskan komitmen mengoptimalkan pendapatan daerah dan memastikan belanja digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Fraksi Golkar – Tingginya Belanja Operasional
Dijelaskan bahwa proporsi belanja operasional lebih besar karena kebutuhan penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik prioritas.
3. Fraksi Demokrat – Fokus Layanan Dasar
Pemkab menegaskan bahwa anggaran 2026 akan mengutamakan peningkatan infrastruktur dasar, akses pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan yang lebih merata.
4. Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya – Penyerapan Anggaran & SIPD
Isu penghematan anggaran dan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) disadari pemerintah sebagai tantangan yang akan dibenahi melalui penguatan tata kelola.
5. Fraksi Gelora Amanah Perjuangan – Pembiayaan Alternatif & Penguatan Ekonomi
Pemerintah mengapresiasi masukan terkait pembiayaan daerah, dukungan untuk petani, UMKM, serta penanggulangan kemiskinan, dan menyatakan siap mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan tahun mendatang.
Isu Strategis dalam Penyusunan APBD 2026
Pemerintah merangkum sejumlah isu prioritas yang akan menjadi landasan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya:
-
Penyusunan anggaran lebih matang, efektif, dan terukur
-
Evaluasi program tahun jamak
-
Antisipasi penurunan pendapatan daerah
-
Penerapan prinsip good governance dalam seluruh proses penganggaran
Di akhir penyampaiannya, pemerintah menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kolaborasi dengan DPRD diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat Kutai Timur.
AR