SAMARINDA- Setelah memulai masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mulai melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk juga dengan mitranya di DPRD Kaltim. Sejumlah harapan dimunculkan para anggota DPRD Kalimantan Timur M. Udin, yaitu agar Pj Gubernur melanjutkan kinerja Isran Noor-Hadi Mulyadi.
“Kita tahu bersama, masih banyak yang perlu dilakukan untuk Kalimantan Timur ini. Terutama terkait infrastruktur jalan, pendidikan, dan tenaga kerja. Waktu Pak Isran Noor-Hadi Mulyadi menjabat, mereka juga menyadari bahwa banyak masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan selama lima tahun jabatan,” ujar M Udin, politisi dari partai Golkar, Minggu (8/10/2023).
M. Udin mencatat infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Kaltim belum sepenuhnya dalam kondisi mantap.
Misalnya, ruas pada jalan ke Samarinda-Kutai Barat, Samarinda-Bontang, Samarinda-Tenggarong-Kota Bangun, Tenggarong-Kota Bangun, dan Berau-Tanjung Redeb.
“Penyebabnya tentu tambang ilegal, karena setiap koridoran melalui jalan umum. Ini sebenarnya tidak ada ketegasan dari pemerintah kita termasuk aparat,” kata Udin.
Pemerintah provinsi Kaltim, menurut Udin seharusnya melaporkan ke pihak berwenang terkait oknum-oknum yang menggunakan jalan umum guna kepentingan tambang ilegal.
“Apapun itu, kita berharap bahwa Pj Gubernur bisa membenahi, mengevaluasi berkaitan dengan kinerja seluruh OPD yang berkaitan dengan jalan-jalan dan pekerjaan lainnya,” harapnya.
Selain infrastruktur jalan, masalah pendidikan dan tenaga kerja di Kaltim turut disorotnya.
Masalah-masalah itu yang harus dikerjakan Pj Gubernur Akmal Malik. Masa jabatan Pj Gubernur cukup panjang, yakni lebih satu tahun sehingga masih banyak yang bisa dilakukan agar keluar dari masalah-masalah krusial.
Menurut M Udin, DPRD Kaltim sebagai mitra selalu mendukung program-program pembangunan yang memang dibutuhkan rakyat. #
Reporter: Kiah | Editor: Wong | ADV | DPRD Kaltim