SAMARINDA – Keinginan transformasi ekonomi dari sektor pertambangan ke pertanian terus digemakan oleh politisi PDI Perjuangan. Salah satunya Ananda Emira Moeis yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dia mendorong pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuat database yang lengkap untuk pemetaan kawasan pertanian di seluruh wilayah Kaltim.
Hal ini untuk memudahkan dalam menyusun blueprint ketahanan pangan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita nggak punya data riil terkait pertanian setiap kabupaten/kota. Berapa sih luasannya, tanahnya seperti apa, subur atau tidak, cocoknya ditanam apa?” kata Nanda.
Menurut Politisi PDI-Perjuangan itu, jika database kawasan pertanian se-Kaltim sudah lengkap, maka Kaltim tak perlu mendatangkan kebutuhan pangan dari luar.
“Kita bisa selesaikan sendiri kebutuhan pangan kita,” tuturnya. Seperti diketahui, kebutuhan pangan Kaltim selama ini dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
Dia menyebutkan dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, baru 3 daerah yang menjadi lumbung pangan di Kaltim, yakni Kukar, Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Namun, kata dia, daerah lainnya juga punya potensi yang sama untuk menjadi lumbung pangan sehingga perlu dilakukan mapping (pemetaan) dari hulu ke hilir.
“Tapi, yang penting ada dulu databasenya, pemerintah harus jadikan ini prioritas, mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya
Ia berharap Kaltim tidak hanya dikenal sebagai penghasil Sumber Daya Alam (SDA), tapi juga bisa memenuhi ketahanan pangan.
Dia tak memungkiri selama ini PAD Kaltim memang masih dominan disumbang dari sektor SDA, seperti pertambangan. Tetapi bukan berarti Kaltim tidak punya potensi untuk swasembada pangan, apalagi dengan wilayahnya yang sangat luas.
Pertumbuhan penduduk Kaltim yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan pangan, apalagi di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun untuk menuju swasembada pangan, Kaltim dihadapkan pada berbagai tantangan substansial.
Di tengah melonjaknya jumlah penduduk, produksi padi justru malah turun.
Hal ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan hingga pertambangan.
Ke depan, dia terus mendorong pemerintah pusat agar bisa memberikan perhatian serius terhadap pengembangan food estate di Kaltim. Pasalnya, hal ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan swasembada pangan.
Selain itu, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan kesejahteraan para petani yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kaltim. #
Reporter: Hard | Editor: Charl | ADV DPRD Kaltim