1BANGSA.ID – Kelangkaan gas LPG 3 kg yang belakangan ini terjadi di Kota Samarinda menimbulkan keresahan di masyarakat. Meskipun beberapa pihak mengaitkan masalah ini dengan kurangnya pasokan, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa inti permasalahan bukan pada pasokan, melainkan pada distribusi yang tidak tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Biro Ekonomi Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rapat tersebut, Iswandi mengungkapkan bahwa gas LPG bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro dengan omzet di bawah Rp800 ribu per hari. Namun, di lapangan, gas tersebut masih digunakan oleh usaha dengan omzet yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp3-4 juta per hari.
“Masalah utama adalah bukan hanya masyarakat yang membutuhkan gas ini, tetapi juga pihak-pihak yang memanfaatkan celah untuk mengambil keuntungan besar. Ini yang menyebabkan harga LPG 3 kg melonjak tinggi,” ujar Iswandi, menyayangkan kondisi yang terjadi.
Selain itu, adanya dugaan praktik penimbunan dan penjualan kembali gas dengan harga yang lebih tinggi turut memperburuk keadaan, membuat pasokan gas subsidi semakin sulit diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas guna mengatasi masalah distribusi ini. Iswandi menyampaikan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan di pangkalan-pangkalan LPG 3 kg dengan melakukan inspeksi langsung. Tujuan utama adalah memastikan bahwa distribusi gas ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan adalah penerapan sistem kartu tepat sasaran. Dari 75.000 kartu subsidi yang direncanakan untuk warga miskin, baru 47.000 kartu yang telah didistribusikan. DPRD Samarinda akan memastikan bahwa kartu ini digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan mekanisme distribusi berbasis Rukun Tetangga (RT), di mana satu pangkalan akan melayani lima RT sekaligus. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan mengurangi biaya transportasi bagi warga yang ingin membeli gas.
Tidak hanya itu, DPRD Kota Samarinda juga akan segera memanggil Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Biro Ekonomi untuk membahas solusi konkret dalam mengatasi kelangkaan LPG 3 kg ini.
Iswandi menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang terbukti menyalahgunakan distribusi gas bersubsidi ini. “Kami akan terus mengawasi dan menelusuri permasalahan ini hingga tuntas. Kami tidak akan memberi toleransi pada praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Iswandi dengan tegas.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, DPRD Samarinda berharap agar kelangkaan LPG 3 kg dapat segera teratasi, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh gas bersubsidi dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan.#
Wartawan: Fathur | Editor: Charle