1bangsa id, Samarinda – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan DPRD Kota Samarinda. Salah satu langkah konkret yang tengah didorong adalah kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) guna menciptakan tenaga kerja terampil dan mengurangi angka pengangguran di kota ini.
Isu strategis ini mengemuka dalam Rapat Hearing mengenai Meningkatkan Keterampilan Masyarakat guna Menunjang Kebutuhan Kerja Terampil di Kota Samarinda, yang digelar pada Selasa (4/3/2025) di Ruang Rapat Gabungan Lt.1 DPRD Kota Samarinda.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya:
- Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- Balai Pelatihan Vokasi & Produktivitas (BPVP)
- Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan & Anak (TRC PPA)
Dalam kesempatan itu, dr. Hj. Sri Puji Astuti, Anggota DPRD Kota Samarinda sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, menegaskan bahwa optimalisasi pelatihan vokasi sangat penting untuk menyerap tenaga kerja, terutama bagi anak-anak muda yang tidak memiliki akses pendidikan formal.
“Kita ingin memastikan bahwa pelatihan vokasi ini bisa berjalan dengan baik agar anak-anak muda di Samarinda siap memasuki dunia kerja sesuai kebutuhan industri dan masyarakat,” ujar Sri Puji Astuti.
Tantangan Pengangguran dan Kemiskinan di Samarinda
Saat ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Samarinda adalah tingginya angka pengangguran terbuka dan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal. Banyak anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena minimnya keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Sri Puji mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda akan menggandeng BPVP serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan, DP2PA, dan Dispora, untuk merancang nota kesepahaman (MoU) guna mengoptimalkan pelatihan vokasi.
“Selama ini kita sudah ada kerja sama, tetapi belum berjalan maksimal. Masih banyak pengangguran di Samarinda, dan kita ingin menekan angka kemiskinan dengan memastikan anak-anak putus sekolah bisa mendapatkan keterampilan kerja,” jelasnya.
Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 700 anak usia sekolah di Samarinda yang tidak bersekolah. Sebagai langkah awal, Pemkot Samarinda bersama Dinas Pendidikan telah mengidentifikasi 97 anak yang kini mengikuti program pendidikan kesetaraan di kantor kecamatan. Namun, setelah memperoleh ijazah kesetaraan, mereka juga perlu mendapatkan pelatihan keterampilan agar dapat langsung bekerja.
Pelatihan dan Tantangan Modal Usaha
Sejumlah pelatihan yang telah berjalan mencakup berbagai bidang keterampilan, di antaranya:
- Teknologi dan mekanik (perbaikan komputer dan ponsel, bengkel motor/mobil, las)
- Industri kreatif (menjahit, tata rias, pembuatan kue)
- Layanan jasa (perawatan salon, pelatihan wirausaha kecil)
Namun, persoalan baru muncul setelah pelatihan selesai. Banyak peserta yang tidak memiliki akses permodalan untuk memulai usaha sendiri.
“Masalahnya, setelah mereka dilatih, mereka tidak mendapatkan modal usaha. Padahal mayoritas berasal dari keluarga menengah ke bawah. Selama ini, Pemkot Samarinda mengandalkan dana dari Kaltim Tara, tetapi karena persyaratannya cukup rumit, banyak peserta akhirnya mengundurkan diri,” terang Sri Puji.
Ke depan, DPRD Kota Samarinda bersama Pemkot akan mencari solusi agar para peserta pelatihan vokasi mendapatkan akses permodalan lebih mudah, baik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun skema bantuan lainnya. Selain itu, regulasi terkait kerja sama antara BPVP yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah juga perlu diperjelas agar program ini dapat berjalan lebih efektif.
“Kami berharap, dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, pelatihan vokasi ini bisa menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Samarinda,” tutup Sri Puji Astuti.
Harapan ke Depan
Program peningkatan keterampilan tenaga kerja ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan lebih inklusif, dengan menyasar kelompok rentan, seperti anak-anak putus sekolah, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu.
Pemkot Samarinda dan DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan SDM yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV