1BANGSA.ID. SAMARINDA – Aksi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kelapa di Jalan Pelita Samarinda menjadi viral dan menuai kecaman luas dari masyarakat. Dalam video yang beredar, terlihat dengan jelas bagaimana petugas mengambil barang dagangan para pedagang, yang langsung memicu perdebatan publik.
Kejadian ini, yang terjadi pada bulan Ramadan, dinilai sangat kontroversial mengingat banyak pedagang kecil yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan untuk Lebaran.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penertiban tersebut, yang dinilai terlalu keras dan tidak manusiawi. Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya lebih didasarkan pada pendekatan persuasif, apalagi dalam situasi yang sangat sensitif ini.
“Menyita barang dagangan itu boleh saja, tapi tidak dengan cara seperti itu. Tindakan yang terlalu keras ini, apalagi di bulan puasa, sangat merugikan pedagang kecil yang mencari nafkah untuk menyambut Lebaran. Mereka seharusnya diberi teguran terlebih dahulu, bukan langsung disita,” ujar Adnan.
Adnan menekankan bahwa meskipun penertiban sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, pemerintah juga perlu mencari solusi yang lebih manusiawi untuk pedagang yang kesulitan mencari nafkah di tengah pandemi dan menjelang Lebaran.
“Kita harus tegas, tapi juga bijaksana. Kalau pedagang ini tidak punya pilihan lain untuk berjualan, pemerintah harus menyediakan alternatif bagi mereka. Pemerintah daerah perlu memikirkan tempat yang lebih aman dan legal bagi mereka untuk berjualan,” lanjutnya.
Video penertiban ini langsung mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan anggota DPRD Samarinda. Adnan mengatakan bahwa DPRD akan segera membahas masalah ini dalam rapat internal dan kemungkinan besar akan memanggil Kepala Satpol PP Samarinda, Anies, untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan penertiban yang dinilai terlalu drastis.
“Ini sudah menjadi perhatian beberapa anggota DPRD. Kami akan memanggil Kepala Satpol PP untuk meminta klarifikasi tentang kebijakan penertiban ini. Kami ingin memastikan bahwa ada solusi yang lebih manusiawi dan adil untuk pedagang kecil,” terang Adnan.
DPRD berharap pemerintah kota segera menciptakan regulasi yang lebih jelas dan adil terkait penertiban pedagang kaki lima. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan pedagang kecil tidak semakin dirugikan.
“Pemerintah kota harus segera memikirkan solusi yang lebih konkret. Jika ada larangan berjualan di tempat tertentu, harus ada tempat alternatif yang aman dan legal bagi mereka,” pungkasnya.
Dengan viralnya video penertiban ini, kini masyarakat berharap agar pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil tindakan dan memperhatikan nasib pedagang kecil, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. #
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV