1BANGSA.ID. SAMARINDA – Proyek Teras Samarinda kembali menjadi sorotan setelah munculnya video viral seorang pria yang mengaku sebagai pelaksana dari PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP). Dalam video tersebut, pria itu menuduh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Kota Samarinda terlibat dalam dugaan permainan proyek dan menyatakan memiliki bukti yang menguatkan klaimnya tersebut.
Namun, beberapa jam setelah video itu viral, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda langsung menggelar mediasi dengan memanggil pihak PT SAIP. Dalam pertemuan tersebut, Kejari meminta agar perusahaan segera membayarkan upah pekerja yang masih tertunggak.
Tindakan cepat Kejari ini justru menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya, apakah ada permainan yang lebih besar yang perlu diungkap di balik masalah ini, atau apakah hanya ada perbedaan pendapat antara dua perwakilan dari PT SAIP.
Menanggapi hal ini, Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, menyatakan bahwa meskipun langkah Kejari dalam memediasi pembayaran upah pekerja patut dihargai, namun penyelesaian masalah ini tidak boleh berhenti di situ saja. Menurutnya, jika dugaan adanya permainan dalam proyek ini terbukti, maka Kejari harus bertindak lebih jauh untuk mengusutnya.
“Saya menghargai langkah Kejari dalam menyelesaikan pembayaran upah pekerja, itu adalah tindakan yang positif. Namun, masalah ini tidak boleh berhenti hanya pada itu. Kejari harus memanggil orang yang ada dalam video tersebut dan meminta bukti-bukti yang dia klaim ada. Jika memang ada penyimpangan dalam proyek ini, harus diusut,” ungkap Adnan.
Adnan juga menekankan bahwa dugaan penyimpangan dalam proyek Teras Samarinda ini bisa jadi bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menduga bahwa proyek-proyek infrastruktur lainnya yang menggunakan dana APBD bisa saja terpengaruh oleh praktik serupa.
“Jika benar ada permainan dalam proyek ini, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Ini bukan hanya soal satu proyek, tapi tentang bagaimana pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan proyek-proyek ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adnan menekankan bahwa Kejari harus lebih proaktif dalam menanggapi adanya video viral tersebut. Jika seseorang mengaku memiliki bukti terkait dugaan penyimpangan, ia mengatakan, orang tersebut harus segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi agar masalah ini bisa dibuka dengan transparan dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Langkah Kejari harus jelas, jangan biarkan informasi yang simpang siur beredar di masyarakat. Kita perlu penyelidikan yang tuntas agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan adil,” tutup Adnan. #
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV