1bangsa.com, Samarinda – Kritik tajam disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, terhadap perilaku pemerintah yang dinilai kerap inkonsisten dalam menjalankan aturan. Ia menegaskan bahwa keadilan hukum tidak boleh bersifat elitis—semua pihak, termasuk institusi pemerintah, harus tunduk pada regulasi yang berlaku.
Dalam bincang santainya di ruang kerja DPRD, Kamis (10/4/2025), Samri menyoroti sejumlah praktik yang dinilai timpang, mulai dari izin penutupan jalan, pelanggaran administrasi bangunan, hingga pemasangan spanduk milik pemerintah.
“Jangan cuma rakyat yang disuruh tertib. Pemerintah juga harus jadi teladan. Kalau rakyat dipersulit izin, tapi pemerintah seenaknya tutup jalan atau pasang baliho, itu menciderai rasa keadilan,” tegas Samri.
Menurutnya, ketertiban tak akan pernah tercapai jika penegak aturan justru jadi pelanggarnya. Ia mengingatkan, masyarakat kini makin kritis dan tak segan mempertanyakan kebijakan yang dirasa tak adil.
Samri juga menyinggung banyaknya proyek pemerintah yang tak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara lengkap. “Kalau rakyat bangun rumah saja bisa dibongkar karena tak ada izin, lalu bagaimana dengan bangunan milik negara yang berdiri tanpa dokumen sah?” tanyanya retoris.
Tak berhenti di situ, ia turut menyoroti pemasangan spanduk pemerintah yang kerap bebas terpasang di fasilitas umum, sementara warga justru kerap dibatasi.
“Ini bukan hanya soal baliho, tapi soal simbol konsistensi hukum. Pemerintah jangan hanya bisa bikin aturan, tapi harus juga patuh menjalankannya,” tambahnya.
Politisi dari Komisi I ini mengingatkan, jika ketimpangan ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa runtuh. Padahal, dukungan masyarakat adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau pemerintah mau dihormati, maka mulai dulu dengan menghormati aturan yang dibuatnya sendiri,” tutup Samri.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV