1bangsa.id , Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda terus mengawal persoalan distribusi LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Komisi II menyoroti sulitnya akses masyarakat terhadap LPG subsidi, serta perlunya penertiban pelaku UMKM yang tidak sesuai kategori penerima.
Hal ini diungkap Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, kepada awak media usai RDP yang digelar di Lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa (15/4/2025).
“Kalau soal beras dan minyak itu isu nasional. Tapi di Samarinda, temuan kita justru soal distribusi LPG 3 kg yang sulit diakses masyarakat. Kami sudah minta agar Pemkot beraudiensi dengan Pertamina, dan alhamdulillah sekarang sudah ada persetujuan untuk penerima dari kategori masyarakat miskin,” ujar Iswandi.
Ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah memperjelas distribusi kepada pelaku UMKM agar tidak terjadi tumpang tindih dengan masyarakat miskin. “Ke depan ini harus lebih tertib. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak dapat karena UMKM yang sudah besar masih memakai LPG subsidi,” tegasnya.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti masuknya produk-produk luar daerah yang tidak sesuai ukuran standar, seperti minyak goreng. Ia menilai hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk menindaklanjutinya.
“Soal produk yang tidak sesuai, itu produksi dari luar. Kita di daerah hanya menerima. Kasus seperti ini memang juga ditemukan di daerah lain, dan itu jadi ranah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi meminta agar data penerima subsidi terus diperbarui berdasarkan data dari BPS, agar penyaluran tepat sasaran. “Selama ini masih campur-aduk antara masyarakat miskin dan UMKM. Padahal dalam aturan, UMKM yang boleh menggunakan LPG 3 kg adalah yang omzetnya di bawah Rp800 ribu per hari,” terangnya.
Komisi II, kata Iswandi, akan terus melakukan pengawasan di lapangan. “Kita tetap awasi dan kawal, ” tutupnya.
Reporter: Fathur | Editor : Wong | ADV