1bangsa.id, SAMARINDA — Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan, Anhar, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses yang digelar di Posyandu RT 41, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, pada Selasa malam (21/5/2025). Kegiatan yang dihadiri warga dari beberapa RT ini menjadi momentum bagi legislator daerah pemilihan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, dan Palaran itu untuk mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat setempat.
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah keterbatasan akses air bersih. Dalam pernyataannya, Anhar menyampaikan bahwa cakupan layanan Perumda Tirta Kencana (PDAM) di wilayah Bukuan masih jauh dari memadai.
“Saat ini jaringan PDAM baru menjangkau sekitar 30 persen warga. Sisanya masih harus mengandalkan sumber air alternatif yang belum tentu layak konsumsi,” ungkap Anhar. Ia menyebut kondisi ini telah berlangsung sejak lama dan belum mendapat perhatian serius.
Anhar juga mengkritisi klaim Pemerintah Kota Samarinda yang menyatakan distribusi air bersih telah menjangkau hingga 90 persen masyarakat. Menurutnya, data tersebut tidak merepresentasikan kondisi di lapangan dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam penyusunan kebijakan.
“Jangan sampai data digunakan untuk membangun narasi yang tidak sesuai realitas. Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih harus menjadi prioritas utama,” ujarnya tegas.
Tak hanya soal air bersih, Anhar menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terasa antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Ia menilai, proyek-proyek besar seperti revitalisasi Pasar Pagi dan pembangunan terowongan kota perlu dievaluasi secara kritis dalam konteks efisiensi anggaran dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan harus berpihak pada rakyat. Jangan hanya membangun fisik megah tanpa memperhitungkan manfaat langsung bagi warga,” katanya. Ia mencontohkan, proyek bernilai ratusan miliar seperti Pasar Pagi semestinya dikaji secara komprehensif agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Isu banjir pun tak luput dari perhatian. Meski terdapat peningkatan kapasitas drainase di beberapa titik, Anhar menilai penanganan belum menyentuh akar persoalan.
“Titik banjir masih sama, hanya waktu surutnya yang berubah. Bahkan, belum lama ini terjadi korban jiwa di kawasan Alaya akibat banjir. Ini menjadi alarm serius bagi kita semua,” ujarnya.
Di sisi lain, Anhar mendorong Pemkot Samarinda untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi lokal, termasuk pengelola pasar subuh dan pedagang kecil. Ia menilai, keberadaan pasar rakyat yang efisien dan tidak membebani APBD justru perlu mendapat dukungan lebih besar.
“Pasar-pasar kecil ini berjalan dengan efisiensi tinggi dan memberikan kontribusi nyata. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan, bukan justru terlena dengan proyek mercusuar,” tandasnya.
Mengakhiri kegiatan, Anhar menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kritik konstruktif adalah bagian dari tugas pengawasan kami di legislatif. Pemerintah tidak boleh anti-kritik jika ingin pembangunan berjalan lebih baik dan merata,” tutupnya.
Reporter: Fathur | Editor : Wong | ADV