1BANGSA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda),Muhaimin menegaskan pentingnya data dalam proses pembangunan. Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan cepat, kebutuhan akan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat krusial.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah pondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Jika data tidak akurat, maka pembangunan pun bisa meleset,” tegasnya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Statistik Sektoral yang mengusung tema “Kolaborasi Data untuk Mendukung Satu Data Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Tjokro Balikpapan pada Kamis, 12 Juni 2025.
Muhaimin juga menyoroti fenomena pengisian data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerap kali hanya sekadar menyalin data dari tahun sebelumnya. Padahal, data yang tidak valid dan tidak akurat dapat berimplikasi langsung terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas program pembangunan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa statistik sektoral merupakan data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Melalui bimtek ini, diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap pentingnya akurasi dan validasi data, demi mendukung perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan RPJMD dan rencana tahunan daerah.
Muhaimin juga mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan data masih banyak, mulai dari perbedaan metodologi, kurangnya koordinasi antarinstansi, hingga terbatasnya kapasitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan keselarasan pemahaman dalam pengelolaan statistik sektoral.
Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap konsep dan ruang lingkup statistik sektoral, memperkuat kemampuan teknis dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian data.
Disamping itu, mendorong keseragaman metodologi dan metadata agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah. Memperkuat koordinasi antar OPD sebagai produsen data dan mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang berbasis bukti atau evidence-based policy.
Muhaimin juga menekankan bahwa ke depan, seluruh permintaan data tidak perlu lagi ditujukan langsung ke masing-masing OPD, melainkan dapat diakses melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyatukan dan menyajikan data dalam satu sistem aplikasi terintegrasi.
“Tidak ada lagi istilah ini datanya Bappeda, ini Disdik, ini bagian pembangunan. Semua data milik Pemkot. Kita harus bekerja bersama dalam satu sistem data yang utuh demi pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Balikpapan berharap terwujud sinergi yang lebih kuat antarinstansi, serta peningkatan kualitas data sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemkot Balikpapan untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam penyediaan data yang akurat dan terstandarisasi. #
Reporter: Niken | Editor: Charle