1bangsa.id, SAMARINDA — Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menilai distribusi Pertalite tidak adil dan menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Ia mendesak pemerintah dan Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Markaca mengungkapkan bahwa kelangkaan Pertalite di Pertashop resmi terjadi di berbagai kawasan Samarinda, sementara di sisi lain, Pertamini yang tidak mengantongi izin justru masih beroperasi dan menjual BBM dengan harga lebih tinggi.
“Saya mendapat banyak laporan dari warga. Pertashop sering kosong atau tutup, tapi di dekatnya ada Pertamini ilegal yang tetap jualan. Ini bukan hal wajar dan harus diselidiki lebih jauh,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/6/2025).
Ia menilai kondisi ini merugikan konsumen, khususnya masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk aktivitas harian dan pekerjaan informal. Menurutnya, ketidakseimbangan distribusi ini membuka potensi adanya praktik penyelewengan dalam jalur distribusi.
“Pertalite itu BBM subsidi. Kalau malah kosong di lembaga resmi tapi tersedia di tempat ilegal, berarti ada rantai distribusi yang tidak beres. Bisa jadi ada kebocoran atau permainan. Pemerintah harus turun tangan,” jelasnya.
Markaca menekankan bahwa aparat penegak hukum bersama pemerintah kota dan Pertamina perlu menindak Pertamini tanpa izin dan melakukan pengawasan ketat terhadap agen serta lembaga penyalur resmi. Ia juga menyoroti kurangnya ketersediaan Pertalite yang menyebabkan masyarakat terpaksa membeli Pertamax atau BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
“Kalau warga terus dipaksa beli BBM non-subsidi atau ke Pertamini yang tidak jelas keamanannya, ini mencederai prinsip keadilan distribusi. Pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk mengakses BBM bersubsidi secara layak,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan legislatif, Markaca menyatakan akan mendorong Komisi I untuk meminta penjelasan dari pihak terkait dalam forum resmi DPRD, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut agar masalah ini tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai ada pembiaran. Kita harus jaga agar hak masyarakat atas BBM subsidi tidak dikorbankan oleh permainan pasar gelap atau lemahnya pengawasan,” tutupnya.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV