SAAT mentari merangkak naik di Desa Kukupang, anak-anak muda di sana memandangi buku pelajaran yang mulai usang. Sudah tiga tahun mereka duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA) Kukupang, berharap lembar ijazah akan membuka pintu mimpi. Tapi hingga hari ini, lembaran itu tak kunjung datang.
Puluhan siswa MA Kukupang terancam gagal melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan karena sekolah mereka ternyata tidak terdaftar resmi di Pangkalan Data Pendidikan Kementerian Agama (EMIS). Masalah sepele bagi sebagian orang, tapi menjadi beban seumur hidup bagi siswa di desa kecil yang jauh dari pusat kabupaten.
“Saya sudah lulus, tapi sampai sekarang belum pegang ijazah. Baru tahu sekolah kami tidak terdaftar. Kecewa sekali,” ungkap salah satu alumni angkatan 2025, Kamis (26/6).
Kepulauan Joronga, gugusan pulau di selatan Halmahera Selatan, punya 19 sekolah dasar, 6 SMP, dan hanya 1 Madrasah Aliyah terdaftar resmi menurut data Kemendikbud dan Kemenag (2024). Mayoritas sekolah berada di pulau-pulau kecil yang hanya bisa dijangkau dengan perahu kayu.
Di daerah ini, jarak bukan satu-satunya tantangan. Infrastruktur serba minim, guru sering merangkap jabatan, dan pengawasan administrasi longgar. Kasus MA Kukupang menjadi puncak gunung es dari lemahnya tata kelola pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Ini bukti lemahnya pengawasan. Anak-anak kita jadi korban,” kata Fasli Adnan, Ketua Bidang Pendidikan PB IPMAJOR. Ia mendesak Kemenag dan Dinas Pendidikan segera turun tangan.
Sementara orang tua menuntut kejelasan, jawaban dari pihak sekolah justru mengecewakan. Kepala Sekolah Anhar Marsabesi berdalih masih menunggu jawaban Kanwil Kemenag di Sofifi.
Ketua Yayasan MA Kukupang berinisial RK, bahkan menanggapi enteng: “Silakan mo boikot ke, mo bongkar ke, mo bikin apa silakan,” ucapnya santai, menampar hati puluhan keluarga yang selama ini berharap pada satu-satunya sekolah menengah atas di desa mereka.
Padahal, Kemenag Provinsi Maluku Utara melalui Ketua Tim EMIS, Irwanto, menegaskan bahwa kelalaian sepenuhnya di pihak madrasah. “Akun EMIS sepenuhnya dipegang madrasah. Kalau tidak diisi, datanya tidak masuk,” tegasnya.
Bagi generasi muda di Joronga, sekolah adalah tiket keluar dari lingkaran kemiskinan. Di daerah dengan akses SMA/MA sangat terbatas, ijazah menjadi harta berharga. Ketiadaannya berarti menutup pintu kampus negeri, beasiswa, dan peluang kerja di luar pulau.
Kisah di Kukupang bukan hanya soal administrasi yang terabaikan, tapi tentang cita-cita yang layu di ruang kelas beratap seng.
Kini, harapan bergantung pada ketegasan pemerintah pusat. Agar cerita murid-murid Kukupang tak jadi kisah serupa di pulau lain. #
Editor: Charle