1BANGSA.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama Direktur Pemerintahan dan Perizinan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan survei serta penetapan ulang batas wilayah. Penegasan ini dilakukan pada dua segmen, yakni perbatasan Balikpapan–Kutai Kartanegara (Kukar) dan Balikpapan–Penajam Paser Utara (PPU), yang kini secara administratif berbatasan langsung dengan IKN.
Secara prinsip, batas wilayah Balikpapan tidak mengalami perubahan. Perbatasan dengan PPU tetap mengacu pada Permendagri Nomor 48 Tahun 2012, sedangkan dengan Kukar tetap sesuai Permendagri Nomor 30 Tahun 2017. “Hanya penyesuaian tidak ada perubahan secara signifikan. Batas kita dengan IKN itu masih sama secara prisipal dengan batas kita dengan Kukar dan PPU,” jelas Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkipli kepada Beritakaltim.co, pada hari Selasa, 2 September 2025.
Di lapangan, khususnya di Jalan Soekarnk Hatta Kilometer 24, batas wilayah sebelumnya kurang jelas. Karena itu disepakati penyesuaian dengan menjadikan jalan Paiko (jalan bebatuan) sebagai batas resmi
Meskipun sebelumnya sudah ada penegasan batas sesuai Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 tentang batas Balikpapan–Kukar, penetapan ulang dilakukan untuk menyesuaikan dengan keberadaan IKN.
Selain itu, seluruh sungai yang berada di garis batas kini resmi menjadi kewenangan IKN. Namun, pemanfaatannya tetap bisa dilakukan bersama antara IKN dan Pemkot Balikpapan. “Selama ini sebagian besar dikelola Kukar. Tetapi pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama baik IKN maupun Balikpapan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemkot Balikpapan juga akan meninjau kembali perizinan yang sudah terbit di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kemantis (Balikpapan–PPU).
“Kami menemukan ada aktivitas masyarakat yang dokumennya tidak tercatat sebagai izin dari Pemkot Balikpapan. Karena itu akan dicek ulang, jika ternyata masuk wilayah IKN maka akan disesuaikan,” tambahnya.
Reporter : Niken