1BANGSA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata di seluruh desa di Kecamatan Teluk Pandan. Hal itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Wakil Bupati, Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM), serta para kepala desa di ruang kerja Wakil Bupati pada Rabu (5/11/2025).
Kepala Desa Teluk Pandan, Andi Herman Fadli, S.H., menekankan bahwa kebutuhan utama masyarakat harus menjadi prioritas, terutama layanan dasar seperti jalan usaha tani, akses air bersih, dan fasilitas umum.
“Kami berharap pembangunan di Kecamatan Teluk Pandan berjalan secara merata. Pemerintah desa siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Herman.
Pembangunan Tetap Mengacu Regulasi Kawasan Konservasi
Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, S.E., M.M., menyatakan bahwa pemerintah kabupaten akan menampung seluruh aspirasi masyarakat, termasuk desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Namun, proyek yang berada dalam zona konservasi harus mengikuti prosedur konsultasi dengan Balai TNK.
“Proyek di kawasan konservasi harus dikonsultasikan terlebih dahulu agar sesuai aturan. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pembangunan di Teluk Pandan,” tegas Mahyunadi.
Kabid Dinas PERKIM Kutim, H. Ahmad, S.T., M.T., menyampaikan bahwa pihaknya intens berkomunikasi dengan Balai TNK untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami siap memfasilitasi kebutuhan infrastruktur masyarakat sepanjang sesuai regulasi. PERKIM akan mengawal agar program aspirasi masyarakat dapat terealisasi,” jelasnya.
Desa dan Pendamping Berkomitmen Perkuat Sinergi
Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas teknis Pemkab Kutim agar aspirasi masyarakat ditangani secara transparan dan tepat sasaran.
Pendamping Desa Kecamatan Teluk Pandan, Budi Juhais, menambahkan bahwa ia siap membantu mengatasi potensi kendala komunikasi dan administrasi antara pemerintah desa dan Balai TNK.
“Kami siap membantu koordinasi antara desa, pemerintah kabupaten, dan Balai TNK agar program pembangunan tidak terhambat,” ujarnya.
Andi Herman menegaskan bahwa seluruh warga Teluk Pandan — baik yang tinggal di dalam kawasan hutan maupun di Areal Penggunaan Lain (APL) — harus mendapatkan perhatian yang sama terkait akses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga sinergi lintas pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Pemerintah bertekad menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat Teluk Pandan.
NURD | WONG | ADV