1BANGSA.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin sebagai bagian dari tata kelola investasi daerah. Pelaporan LKPM wajib dilakukan secara berkala, baik triwulanan, semesteran, maupun tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani, menyampaikan bahwa LKPM memiliki peran strategis sebagai instrumen evaluasi pemerintah dalam memantau perkembangan dan realisasi investasi di Kutai Timur. Melalui laporan tersebut, pemerintah dapat memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pelaporan ini sangat penting bagi kami untuk melihat sejauh mana realisasi investasi berjalan, sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perhatian atau penguatan lebih lanjut. Karena itu, kami mengimbau pelaku usaha agar lebih disiplin dalam menyampaikan LKPM,” tegas Darsafani, Rabu (12/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengingatkan bahwa kewajiban pelaporan LKPM memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Pelaku usaha yang tidak patuh atau lalai menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan akses terhadap sejumlah layanan pemerintah, termasuk fasilitas perbankan.
Sebagai langkah preventif, Pemkab Kutim sebelumnya telah menggelar kegiatan sosialisasi LKPM kepada para pelaku usaha pada akhir Oktober 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait tata cara pelaporan LKPM serta risiko yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap tercipta iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.
NURD | LE | ADV