1BANGSA.ID-Produksi beras lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadani, menyebutkan bahwa produksi beras lokal daerah ini baru mencapai sekitar 32 ton per musim panen, angka yang masih jauh dari kebutuhan pasar.
“Berdasarkan keterangan dari kawan-kawan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, produksi beras lokal sekitar 32 ton. Tapi itu tidak mencukupi untuk konsumsi masyarakat,” ujar Nora Ramadani di Sangatta, Selasa (11/11/2025).
Nora menjelaskan, sebagian besar hasil panen beras lokal telah diambil melalui sistem blok oleh pihak tertentu, sehingga hanya sekitar 10 persen dari total produksi yang beredar di pasar wilayah sekitar.
Kondisi ini membuat beras lokal sulit ditemui di pasaran dan tidak mampu bersaing dengan beras dari luar daerah seperti Berau, Sulawesi, dan Jawa Timur.
“Hanya sebagian kecil yang dijual di sekitar lokasi produksi. Itulah sebabnya peredaran beras lokal sangat terbatas,” terangnya.
Keterbatasan pasokan tersebut juga berdampak pada tingginya harga jual di pasaran, bahkan melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Harga di Atas HET Akibat Biaya Produksi Tinggi
Menurut Nora, harga beras lokal Kutim berada di atas HET karena biaya produksi yang tinggi, ditambah faktor cuaca dan serangan hama yang sering mempengaruhi hasil panen.
Petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pestisida dan perawatan lahan, sehingga harga jual beras otomatis meningkat.
“Mereka produksinya lebih tinggi biayanya, belum lagi kalau ada penyakit tanaman. Itu menambah pos pengeluaran,” jelasnya.
Disperindag Kutim, kata Nora, tidak bisa memaksa petani untuk menjual beras di bawah harga produksi, karena hasil panen merupakan sumber utama penghidupan mereka.
“Kami tidak bisa menekan petani untuk menurunkan harga, karena di situ sumber penghidupan mereka,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini tengah berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) untuk mencari solusi jangka panjang, salah satunya melalui program intensifikasi pertanian dan penggunaan benih unggul.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian lokal, sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar produksi lokal bisa meningkat, sekaligus menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kesejahteraan petani,” tutur Nora.
Kutim Masih Bergantung pada Pasokan dari Luar Daerah
Berdasarkan data Disperindag Kutim, lebih dari 85 persen kebutuhan beras di Kutim masih dipenuhi dari luar daerah, terutama dari Sulawesi dan Jawa Timur.
Kondisi ini menjadikan Kutim sangat bergantung pada rantai distribusi luar wilayah, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga nasional.
Pemerintah daerah berharap dalam jangka menengah, program kemandirian pangan daerah dapat mulai diimplementasikan agar produksi beras lokal bisa meningkat signifikan dalam tiga tahun ke depan.
AR