1BANGSA.ID – Riuh pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar turut menarik perhatian publik terhadap fasilitas kendaraan operasional para kepala daerah lain di Benua Etam. Tak luput dari sorotan, kendaraan yang digunakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, ikut menjadi perbincangan.
Menanggapi hal ini, Andi Harun menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih menggunakan fasilitas kendaraan dinas dari masa kepemimpinan sebelumnya.
Secara administratif, mobil dinas resmi Wali Kota Samarinda hanya terdiri dari satu unit kendaraan jenis sedan.
“Mobil dinas Wali Kota itu resminya cuma satu. Mobil sedan ini masih peninggalan zamannya Pak Syaharie Jaang. Selain itu, ada mobil dinas kedua untuk operasional lapangan, jenis double cabin Hilux,” ungkap Andi Harun saat menyampaikan tausiyah, Rabu (11/3/2026).
Terkait keberadaan mobil jenis Defender yang sesekali terlihat ia gunakan, Andi Harun memberikan penjelasan guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kendaraan ini bukan merupakan aset baru milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melainkan kendaraan sewa.
“Mobil Defender itu statusnya sewa dan peruntukannya adalah mobil tamu. Kadang saya pakai sesekali jika harus mendatangi lokasi lapangan yang medannya tidak memungkinkan untuk sasis mobil sedan masuk,” jelas orang nomor satu di Kota Tepian
Andi Harun menambahkan, kendaraan tersebut telah disewa sejak tahun 2022 untuk menunjang kebutuhan pelayanan tamu negara yang berkunjung ke Samarinda.
Ia memaparkan bahwa penyediaan kendaraan tersebut telah sesuai dengan nomenklatur anggaran sebagai kendaraan pelayanan tamu VIP, seperti menteri atau pejabat setingkat sekretaris jenderal.
Menurutnya, Samarinda sebagai ibu kota provinsi sebelumnya belum memiliki fasilitas tersebut, sementara sejumlah daerah lain telah lebih dahulu menyediakannya.
“Di nomenklatur tertulis mobil tamu VIP. Itu untuk pelayanan tamu karena kita memang sebelumnya tidak punya. Dan ini sudah ada sejak 2022, bukan pengadaan baru di tahun 2024 atau 2025,” imbuhnya.
Dengan klarifikasi ini, Andi Harun berharap masyarakat dapat membedakan antara aset daerah hasil pengadaan baru yang bernilai fantastis dengan fasilitas operasional yang memang disiapkan untuk menunjang kebutuhan protokoler pemerintahan.
SANDI | WONG