SAMARINDA – Kehadiran IKN (Ibu Kota Nusantara) di Provinsi Kalimantan Timur adalah peluang besar untuk pengembangan diri sumber daya manusia di provinsi ini. Namun menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, kemajuan yang akan terjadi membuat percepatan kerusakan ekosistem dan sumber kekayaan alam.
Penegasan ini disampaikan Hamas, begitu Hasanuddin Mas’ud akrab disebut, untuk mengingatkan semua pihak, stakeholder, untuk tetap berada di jalur mempertahankan lingkungan jangan sampai rusak. Kerusakan alam yang tengah terjadi, harus terus dikontrol agar tidak semakin parah.
“IKN itu memang sebuah peluang besar, tetapi jangan sampai kita mengorbankan alam Kaltim. Ekosistem dan kekayaan alam yang kita miliki tak boleh diabaikan begitu saja dalam setiap langkah pembangunan,” ujar Hasanuddin.
Sarjana Kehutanan Universitas Mulawarman itu menyebutkan, dirinya di DPRD Kaltim akan berusaha terus menjaga agar kebijakan pemerintah baik dari tingkat pusat maupun di daerah, tidak menjadi penyebab percepatan kerusakan alam. Dia berjanji untuk mengajak anggota DPRD untuk melahirkan peraturan daerah yang pro pada lingkungan.
Terhadap proyek-proyek yang sedang masif pembangunannya di IKN, Hamas berpendapat seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin agar proyek ini bukan hanya soal membangun, tetapi juga menjaga,” ujarnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan bahwa keberadaan IKN harus menghadirkan keseimbangan antara pembangunan fisik yang progresif dengan kepentingan sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
“Pembangunan IKN seharusnya menghadirkan keseimbangan antara kemajuan fisik dan keadilan sosial,” kata dia. #
Reporter: hard | Editor: Wong | ADV DPRD Kaltim