1bangsa.id, SAMARINDA — Permasalahan ketimpangan sekolah favorit dan kekosongan kuota peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi sorotan utama Komisi IV DPRD Kota Samarinda saat menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Selasa (1/7/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Bapemperda DPRD Samarinda itu dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan program pendidikan tahun berjalan serta pembahasan usulan anggaran perubahan.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah fenomena rendahnya daya serap kursi siswa di beberapa SMP negeri pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Novan menilai kecenderungan orang tua murid untuk memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah favorit telah menciptakan ketimpangan distribusi siswa.
“Masih banyak sekolah yang belum terisi maksimal. Ini bukan hanya soal kuota kosong, tapi soal persepsi dan pemerataan akses pendidikan. Pemerintah harus hadir untuk mendistribusikan secara adil,” ujar Novan.
Ia juga menyinggung persoalan lain yang menghambat kualitas pendidikan, seperti minimnya rekrutmen guru baru untuk menggantikan yang pensiun, serta perlunya peningkatan fasilitas pendidikan secara merata di semua wilayah.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, dalam paparannya menjelaskan bahwa progres pembangunan fisik sekolah hingga awal Juli 2025 telah mencapai 40 persen, dengan serapan anggaran sekitar 30 persen. Ia menekankan bahwa pelaksanaan proyek-proyek besar seperti Sekolah Terpadu terus dikebut agar dapat segera dimanfaatkan.
“Distribusi buku pelajaran juga sedang berjalan. Kami pastikan seluruh sekolah menerima buku sebelum tahun ajaran baru dimulai tanggal 14 Juli,” terang Asli.
Terkait PPDB, ia mengakui adanya kekosongan sekitar 700 kursi di SMP negeri. Untuk itu, Disdikbud akan berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Samarinda agar siswa yang belum tertampung bisa segera didistribusikan ke sekolah yang masih memiliki kuota.
Disdik juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi PPDB. Asli menyebut belum ada laporan resmi soal dugaan kecurangan, namun pihaknya tetap mengandalkan kerja Satgas PPDB yang bersifat independen.
Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tidak membebani orang tua dengan pengadaan seragam baru.
“Kami sarankan pakai seragam yang lama dulu. Prinsipnya jangan bebani orang tua,” tegasnya.
Rapat hearing ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan masalah pendidikan, dengan menekankan pemerataan akses, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik di Samarinda.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV