Diskop UMKM Kutim Andalkan Kemitraan Perbankan untuk Jaga Pembinaan Pelaku Usaha di Tengah Efisiensi Anggaran

1BANGSA.ID-Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah adaptif guna memastikan pembinaan terhadap pelaku usaha tetap berjalan meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran daerah. Melalui strategi kemitraan lintas sektor, dinas kini menggandeng lembaga perbankan dan pihak swasta untuk mengisi kekosongan program pengembangan yang tertunda.

Kepala Diskop UMKM Kutim, Teguh Budi Santoso, mengatakan bahwa penyesuaian anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan yang belum teralokasi dalam anggaran murni harus ditunda sementara.

“Kita lagi menunggu kepastian alokasi anggaran perubahan. Jadi, sementara ini kita harus ‘tahan pedal gas dulu’ untuk beberapa kegiatan yang belum dialokasikan di anggaran murni,” ujar Teguh.

Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut dialami hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi bagian dari penyesuaian fiskal secara nasional.

Meski beberapa program kerja tertunda, Teguh memastikan pelayanan inti seperti pendampingan, konsultasi, dan pengawasan kepada pelaku UMKM tidak berhenti.

Diskop UMKM tetap memberikan layanan tersebut dengan sumber daya yang ada, karena dianggap sebagai fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan UMKM sebagai garda terdepan perekonomian rakyat.

Kemitraan Perbankan Menjadi Solusi

Sebagai langkah strategis, Diskop UMKM menggandeng lembaga perbankan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta mitra swasta untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM.

“Kita libatkan juga perbankan. Biar sama-sama jalan, saling bantu. Kalau kita hanya menunggu anggaran cair baru bergerak, pelaku UMKM bisa ketinggalan,” jelas Teguh.

Ia menambahkan bahwa strategi ini penting untuk menjaga semangat wirausaha masyarakat, terutama di tengah keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan seluruh agenda pembinaan.

Teguh menyampaikan bahwa program yang sudah masuk anggaran murni tetap berjalan. Namun program baru yang diajukan melalui anggaran perubahan harus menunggu kepastian alokasi agar tidak menimbulkan kendala administratif di akhir tahun anggaran.

“Nanti kalau alokasi anggaran sudah fix, kita pastikan akan ‘tancap gas’ lagi untuk memaksimalkan program pembinaan,” tutupnya.

Dengan strategi kolaboratif tersebut, Diskop UMKM berharap kegiatan pembinaan tetap berlanjut dan pelaku usaha tidak kehilangan momentum untuk berkembang.

AR

Leave A Reply

Your email address will not be published.