SAMARINDA – Salehuddin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, angkat bicara mengenai perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang seolah menjadi tren setiap pergantian menteri atau presiden. Ia menilai bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering justru mengganggu stabilitas dan kualitas pendidikan.
“Kenapa harus ganti kurikulum setiap kali ada menteri baru? Kalau ada yang perlu diperbaiki, evaluasi saja. Tapi jangan sampai mengubah kurikulum secara keseluruhan tanpa pertimbangan matang,” tegas Salehuddin saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/11/2024).
Salehuddin menekankan bahwa Kurikulum Merdeka, yang saat ini diimplementasikan di berbagai sekolah, masih dalam tahap adaptasi. “Guru, kepala sekolah, dan siswa sedang beradaptasi dengan sistem dan metode baru. Jika terus diganti, pendidikan kita akan makin kacau,” tambahnya.
Ia khawatir perubahan kurikulum yang terlalu cepat akan berdampak buruk pada kualitas pembelajaran. “Kita harus memastikan sumber daya guru siap sebelum ada perubahan besar. Jika kurikulum dirombak lagi sekarang, ini malah akan berdampak negatif bagi pendidikan kita,” tegasnya.
Salehuddin mengingatkan bahwa kesinambungan dan kestabilan pendidikan sangat penting. “Setiap kali pemerintahan berganti, fokuslah pada kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, bukan pada perubahan kurikulum yang drastis,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam mengambil langkah ke depan, dengan menekankan pentingnya stabilitas dan konsistensi dalam sistem pendidikan. “Pendidikan kita harus stabil dan konsisten, bukan selalu berubah-ubah hanya karena ada pergantian pemimpin. Ini demi masa depan anak-anak kita,” pungkas Salehuddin.
Tulisan ini menggunakan bahasa yang lebih lugas dan mudah dipahami, dengan fokus pada argumen Salehuddin tentang perlunya stabilitas dan konsistensi dalam sistem pendidikan. Penggunaan kalimat yang lebih pendek dan kata-kata yang kuat seperti “gonta-ganti” dan “fokus” membuat tulisan ini lebih menarik dan mudah dipahami. #
Reporter: Fathur | Editor: Charle | ADV DPRD Kaltim