Samarinda, 1bangsa.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sepakat melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, SE, MM, menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD. Namun, besaran efisiensi untuk masing-masing OPD masih dalam tahap pembahasan.
“Prinsipnya, DPRD dan Pemkot sepakat melakukan efisiensi. Namun, besaran efisiensi di setiap OPD masih dalam pembahasan lebih lanjut. Yang jelas, kebijakan ini berlaku untuk seluruh OPD, termasuk Sekretariat DPRD,” ujar Helmi kepada awak media usai rapat di lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa malam (4/3/2025).
Fokus pada Pengurangan Belanja Non-Esensial
Efisiensi anggaran akan difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti biaya operasional, alat tulis kantor (ATK), serta konsumsi dalam kegiatan pemerintahan.
“Kami mengurangi belanja operasional yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, ATK, konsumsi kegiatan, dan operasional sekretariat yang dapat ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik,” jelas Helmi.
Ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada program pembangunan yang sedang berjalan, terutama di sektor pendidikan dan layanan publik.
“Tidak ada dampak negatif terhadap pembangunan. Justru, efisiensi ini bertujuan agar lebih banyak anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Evaluasi dan Langkah Selanjutnya
DPRD dan Pemkot masih membahas besaran efisiensi yang akan diterapkan di masing-masing OPD. Anggaran yang diefisiensikan diperkirakan mencapai Rp70 hingga Rp75 miliar secara keseluruhan.
“Jika dibagi rata ke 30 OPD, kemungkinan setiap OPD mendapat alokasi efisiensi sekitar Rp2 miliar. Namun, tentu ada OPD yang membutuhkan anggaran lebih besar, sementara yang lainnya lebih kecil. Struktur kas kita masih sangat sehat, dan efisiensi ini nantinya justru akan dialihkan untuk belanja yang lebih prioritas,” ujar H. Helmi Abdullah, mengutip pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Rapat Paripurna sebelumnya.
DPRD juga akan melakukan evaluasi berkala guna memastikan efisiensi berjalan sesuai rencana tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus mengevaluasi penerapan efisiensi ini. Jika ada sektor yang terdampak, kami akan mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” tutupnya.
Dengan langkah ini, diharapkan keuangan daerah dapat dikelola lebih baik, sehingga setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan warga Samarinda.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV