1BANGSA.ID. SAMARINDA – Penyelesaian hak-hak pekerja menjadi agenda utama dalam perbincangan publik di Samarinda. Pernyataan ini disampaikan Abdul Rohim, anggota DPRD Samarinda, usai melakukan hearing dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor DPRD Samarinda, Selasa (11/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Abdul Rohim menjelaskan bahwa meski berbagai mekanisme telah dijalankan, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya selesai, seperti perdebatan mengenai angka yang harus dibayarkan kepada pekerja.
“Saat ini, kami minta agar masalah ini segera diselesaikan, karena sebelumnya banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait jumlah pembayaran yang masih belum jelas,” ujar Abdul Rohim.
Ia menegaskan bahwa pihak terkait, termasuk Kejaksaan Negeri (Kejari), sedang berupaya untuk menuntaskan permasalahan ini dengan cepat.
Abdul Rohim menambahkan bahwa upaya penyelesaian hak pekerja harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas, dan semua pihak diharapkan dapat memastikan bahwa hak pekerja tersebut terpenuhi dengan baik tanpa ada celah.
“Kami anggap itu adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan, dan yang penting adalah memastikan bahwa hak-hak pekerja terlaksana,” tambahnya.
Terkait dengan insiden yang terjadi sebelumnya, di mana terdapat aksi ekspresi protes, Abdul Rohim menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menimbulkan konflik.
“Tidak ada konflik pribadi dengan siapa pun. Tindakan yang saya lakukan hanya ekspresi dari ketidakpuasan terhadap proses yang berlarut-larut. Saya tidak bermaksud melukai siapa pun,” jelasnya.
Meskipun sempat timbul pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya perdamaian, ia menilai bahwa tidak ada hal yang perlu diperbaiki, karena tidak ada konflik yang signifikan.
Selain itu, isu lain yang mengemuka adalah mengenai kesehatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaporkan semakin menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Kadis PUPR perlu diganti mengingat kondisinya yang semakin memburuk.
Menurut Abdul Rohim, keputusan terkait hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Walikota. “Jika Pak Wali kota merasa bahwa kondisi kesehatan Kadis PUPR mengganggu kinerja, dan dapat mempengaruhi realisasi janji-janji politiknya, maka itu adalah kewenangannya untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Abdul Rohim.
Namun, ia menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah fokus pada penyelesaian masalah pekerja. Setelah itu, baru kemudian masalah-masalah lainnya bisa direview bersama.
Abdul Rohim juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh kepala dinas akan berimplikasi pada wali kota. “Publik akan mengaitkan masalah ini dengan siapa? Ya, pada akhirnya akan tetap kembali ke Pak Wali kota,” pungkasnya.
Kendati demikian, penentuan apakah Kadis PUPR akan diganti atau tidak tetap diserahkan pada kebijakan Wali kota, dengan mempertimbangkan situasi dan dampak terhadap kinerja dinas tersebut. #
Reporter: Fathur | Editor: Charle | ADV