1bangsa.id,SAMARINDA – Menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap proyek pembangunan terowongan di Kota Samarinda, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah—yang akrab disapa Aan—menegaskan bahwa struktur yang sedang dibangun saat ini bersifat sementara dan aman untuk proses konstruksi.
Saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda pada Rabu (14/5/2025), Aan menjelaskan bahwa fungsi utama dari struktur tersebut adalah sebagai penahan tanah sementara untuk mencegah longsor selama pengerjaan berlangsung.
“Terowongan itu belum permanen, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota. Itu hanya struktur sementara untuk menahan tanah agar pengerjaan tetap aman. Jadi masyarakat tidak perlu cemas, karena kekuatannya sudah diperhitungkan,” ujar Aan.
Ia juga menekankan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif mengenai proyek tersebut, mengingat pentingnya keberadaan penahan tanah demi keselamatan pekerja dan kelancaran pembangunan.
Di sisi lain, Aan turut menyoroti persoalan banjir yang semakin sering melanda Kota Samarinda. Menurutnya, penanganan bencana masih dilakukan secara parsial dan belum melibatkan koordinasi yang optimal antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya melihat perlu adanya kolaborasi terpadu antara BPBD, PUPR, PERKIM, Dishub, dan DLH. Lima OPD ini harus duduk bersama. BPBD sebelumnya pernah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk pemetaan kawasan rawan bencana di Samarinda Utara. Hasilnya perlu disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari PUPR agar penanganannya lebih terarah dan efektif,” jelasnya.
Aan menekankan bahwa Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan kota, khususnya dalam aspek penataan ruang. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam perencanaan tata ruang bisa berdampak luas bagi masyarakat.
“PUPR itu jiwanya pembangunan. Kalau tata ruang mereka keliru, maka semua bisa terdampak. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi III akan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan PUPR untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan maksimal,” tambahnya.
Sebagai penutup, Aan mendorong pelibatan kalangan akademisi dalam proses perencanaan dan penanganan bencana. Ia menilai, keterlibatan para ahli akan memperkaya analisis dan solusi yang diambil pemerintah.
“Libatkan para profesor dan akademisi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Penanganan kebencanaan harus dilakukan secara kolektif, dengan berbasis data dan keilmuan,” tutupnya.
Reporter : Fathur | Editor : Wong | ADV