1bangsa.id, SAMARINDA — Persoalan banjir dan longsor di wilayah Samarinda Ilir kembali menjadi perhatian serius Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. Dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Senin (19/5/2025), Deni menegaskan perlunya langkah konkret, terukur, dan kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan yang terus berulang ini.
Turut hadir dalam forum itu Camat Samarinda Ilir, La Uje, perwakilan Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air (SDA), Sendi Sesa, serta puluhan ketua RT dan tokoh masyarakat dari enam kelurahan terdampak: Samarinda Ilir, Sungai Dama, Sido Damai, Sido Mulyo, Pelita, dan Selili.
“Reses ini bukan hanya seremonial. Ini forum penyambung lidah warga kepada pemerintah. Karena itu saya hadirkan langsung pihak teknis agar solusi bisa langsung dibahas di tempat,” ujar Deni di hadapan peserta.
Soroti Bangunan Liar dan Sumbatan Sungai
Dalam dialog bersama warga, Deni secara khusus menyoroti titik-titik rawan banjir di Kelurahan Sido Damai dan sepanjang bantaran anak Sungai Karang Mumus. Ia mengungkapkan bahwa banyak bangunan berdiri di atas aliran sungai, yang menyebabkan penyempitan dan sedimentasi.
“Selama bangunan liar ini belum direlokasi, normalisasi tidak akan maksimal. Kita perlu tindakan berani dan dukungan penuh dari Pemkot,” tegas politisi Gerindra ini.
Ia mengatakan bahwa rekomendasi relokasi tersebut sudah disampaikannya kepada OPD terkait, dan meminta agar segera dimasukkan dalam program prioritas Pemerintah Kota.
Sinergi, Bukan Sekadar Respons Bencana
Deni juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor—baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat—untuk mewujudkan penanganan banjir yang berkelanjutan, bukan hanya responsif saat bencana datang.
“DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran dan pengawasan. Pemerintah melaksanakan secara teknis, masyarakat ikut menjaga dan mendukung. Semua harus bergerak serentak,” jelasnya.
Ia juga menyinggung peristiwa longsor di Talang Sari dan Gunung Kapur yang sempat mengancam pemukiman warga. Menurutnya, selain banjir, potensi bencana tanah longsor juga harus mendapat perhatian khusus dari Pemkot.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Tapi kita bisa dan harus siap. Salah satunya dengan memetakan wilayah rawan dan menyiapkan sistem peringatan dini,” ujarnya.
Aspirasi Warga Ditindaklanjuti
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari peninggian drainase, pembangunan kolam retensi, hingga penguatan tebing sungai. Perwakilan Dinas PUPR memastikan seluruh usulan telah dicatat untuk ditindaklanjuti dalam program teknis.
Deni pun menegaskan bahwa dirinya akan mengawal semua aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran di DPRD agar tidak berhenti sebagai catatan reses.
“Yang kita perjuangkan ini bukan sekadar proyek fisik, tapi upaya nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Khususnya mereka yang selama ini paling terdampak banjir dan longsor,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Wong | ADV