1bangsa.id, SAMARINDA – Rencana uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) yang digagas pemerintah pusat bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk Bill & Melinda Gates Foundation dan Wellcome Trust, turut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi potensi pelaksanaan program tersebut di daerah.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/5/2025), Novan mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi teknis dari pemerintah pusat maupun Dinas Kesehatan Provinsi mengenai kemungkinan pelaksanaan uji coba vaksin TBC di Samarinda.
“Program ini sangat strategis, terlebih melibatkan kerja sama global. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian apakah Samarinda akan ikut serta dalam uji coba vaksin tersebut. Belum ada distribusi informasi resmi, apalagi petunjuk teknis,” ujarnya.
Program uji coba vaksin TBC ini merupakan bagian dari proyek global untuk mengembangkan vaksin generasi baru yang lebih efektif dibandingkan BCG (Bacillus Calmette–Guérin) yang sudah digunakan selama hampir seabad. Salah satu vaksin yang tengah dikembangkan adalah M72/AS01E, yang dalam studi awal menunjukkan efektivitas hingga 50% dalam mencegah perkembangan TBC aktif. Proyek ini didukung oleh Kemitraan Stop TB di bawah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan pendanaan dari lembaga filantropi dan negara donor.
Menurut Novan, terlepas dari skala dan pentingnya program ini, kesiapan daerah menjadi faktor krusial. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera membangun koordinasi lintas instansi, mengingat Samarinda juga mengalami peningkatan kasus TBC dalam beberapa bulan terakhir.
“Kami melihat ada lonjakan kasus, tapi belum jelas penyebab pastinya. Apakah karena musim, lingkungan, pola hidup, atau penularan aktif. Investigasi epidemiologis harus dilakukan sebelum program intervensi skala besar dijalankan,” tegasnya.
Novan juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan teknis antara Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, maupun edukasi masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Kalau memang ada peluang uji coba vaksin masuk, kita harus siap dari sisi sistem dan sumber daya. Jangan sampai program bagus jadi tidak optimal hanya karena lemahnya koordinasi,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Samarinda pun berharap pemerintah pusat membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah terkait program nasional ini. Selain itu, transparansi data dan perencanaan distribusi vaksin ke wilayah di luar Pulau Jawa juga harus menjadi perhatian utama.
“Isu TBC ini bukan masalah satu daerah saja, tapi masalah nasional bahkan global. Jadi sinergi antar-level pemerintahan sangat dibutuhkan agar penanganannya efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya
Reporter : Fathur | Editor : Wong | ADV