1BANGSA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia agar tidak main-main dalam penyusunan program pokok-pokok pikiran (pokir). Tito menegaskan, praktik penyimpangan pokir terbukti menjadi celah korupsi di banyak daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Nusa Tenggara Barat 2025–2029 di Hotel Lombok Raya, Mataram.
“Saya titip pesan, pokir harus sesuai aturan, jangan sampai terjadi praktik yang buruk seperti yang sudah banyak terjadi dan jadi kasus semua,” kata Tito, belum lama ini.
Pokir Harus Sesuai Dapil
Tito menegaskan pokir harus tetap berpijak pada aspirasi daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, bukan kepentingan luar dapil atau titipan pihak tertentu.
“Silakan usulan pokir dipertimbangkan masuk dalam APBD, tapi catatan saya, pokir harus aspirasi dapil, bukan di luar dapil,” tegasnya.
Ia mengingatkan praktik intervensi legislatif kerap menimbulkan masalah, mulai dari penggelembungan nilai APBD hingga penentuan rekanan proyek.
Mendagri menegaskan bahwa eksekusi program pokir sepenuhnya berada di tangan eksekutif. DPRD hanya berwenang mengusulkan aspirasi, bukan mengatur proyek atau rekanan.
“Yang mengeksekusi harus eksekutif, bukan legislator. Apalagi uangnya dikasih ke legislator, itu salah besar,” tegas Tito.
Tito mencontohkan beberapa kasus pokir di Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Timur, di mana sejumlah pimpinan dan anggota DPRD terjerat kasus hukum karena praktik pokir di luar aturan.
“Kapolda, KPK, BPKP, Kejaksaan paham modus ini. Tinggal nunggu waktu ketangkapnya kapan,” ujarnya.
Dosen Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Agusandi, menilai pokir adalah hak sah anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, tanpa pengawasan ketat, pokir bisa disalahgunakan.
“Banyak pokir dewan dibagi-bagi, terutama di proyek jalan. Saya sarankan semua pokir diaudit agar transparan,” katanya.
Agusandi juga mendorong inspektorat dan lembaga penegak hukum memperkuat audit dan penindakan untuk mencegah praktik titipan proyek, permintaan fee, hingga penyelewengan prosedur.
Di akhir pesannya, Mendagri menekankan bahwa pokir harus dikembalikan pada semangat awal: menampung aspirasi rakyat, bukan menjadi sumber kepentingan pribadi atau kelompok.
“Pokir harus kembali ke semangat awal, yaitu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup Tito. #
Editor: Wong