1BANGSA.ID. SAMARINDA – Longsor yang terjadi di Jalan KS Tubun Dalam, Kelurahan Dadi Mulya, pada Selasa (11/3), kembali menjadi perhatian serius. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah rumah terdampak, dan kekhawatiran akan potensi longsor susulan terus menghantui warga sekitar.
Anggota DPRD Kota Samarinda dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Ulu, Sani Bin Husain, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mitigasi bencana serta meningkatkan respons cepat terhadap warga terdampak.
“Mitigasi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memiliki peta bencana yang diperbarui secara berkala agar bisa menjadi pedoman dalam mencegah kejadian serupa,” ujar Sani.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran peta bencana setiap lima tahun untuk memastikan data tetap relevan dalam perencanaan tata ruang kota.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya percepatan dalam penanganan darurat, terutama dalam memberikan bantuan bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana.
Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda telah melakukan upaya tanggap darurat di lokasi kejadian. Langkah yang diambil mencakup pemasangan terpal pada area longsor untuk mengurangi risiko longsor lanjutan serta pendataan rumah yang terdampak.
Namun, melihat kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya, masyarakat berharap ada solusi lebih permanen. Pasalnya, wilayah Jalan KS Tubun Dalam bukan satu-satunya yang terdampak longsor dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Januari 2025, BPBD mencatat bahwa hujan deras menyebabkan banjir dan longsor di beberapa titik, termasuk di Jalan Gunung Lingai dan Jalan Haji Ahmad Amin dekat kantor Dinas PUPR Samarinda. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah longsor di kota ini bukan insiden tunggal, tetapi bagian dari tren yang memerlukan strategi mitigasi lebih serius.
Dengan kejadian longsor yang berulang, Sani Bin Husain menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bersikap reaktif. Ia mendorong perbaikan sistem drainase, penguatan struktur tanah di daerah rawan, serta regulasi lebih ketat terkait pembangunan di zona berisiko tinggi.
“Kita tidak bisa terus menunggu kejadian terjadi baru bertindak. Pemerintah harus lebih proaktif dalam mencegah bencana agar tidak ada korban di masa mendatang,” tambahnya.
Masyarakat pun berharap agar Pemkot Samarinda bisa mengambil langkah konkret untuk mengurangi risiko longsor di kawasan-kawasan rawan, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang. #
Reporter: Fathur | Editor: Charle | ADV