1BANGSA.ID- Inilah pengakuan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono soal Perusda atau perusahaan daerah yang kerap juga disebut sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Menurutnya, laporan mengenai Perusda bukan hanya diterima langsung dari masyarakat, tapi juga kerap kali menerima surat kaleng.
Warga Kalimantan Timur menyampaikan keluhan mengenai kinerja Perusda Kaltim. Menurut Nidya, bukan hanya sekali surat kaleng tersebut diterima Komisi II, namun berulang kali dan dengan keluhan yang hampir sama.
“Kinerja Perusda terus disorot masyarakat. Beberapa kali surat kaleng masuk di kami, tapi kami tidak serta merta menerima begitu saja, karena suratnya normative, bahwa Perusda selalu rugi, korupsi nepotisme dan sebagainya,” ujarnya.
Dikatakan politisi dari partai Golkar ini, laporan-laporan yang disampaikan masyarakat tersebut juga menjadi perhatian Komisi II. Bahkan untuk menindaklanjuti dari informasi itu, dirinya telah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni.
“Ada masuk-masukkan itu ke Komisi II terkait Perusda dan proses invesmen di Kaltim, itu juga saya sampaikan kepada bu Sekda,” ujarnya.
Nidya Listiyono mengatakan, pihaknya juga akan memanggil Perusda Kaltim untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja dan program kerja yang telah dilaksanakan.
“Ini menjadi konsen kami. Ke depan Perusda harus punya target yang jelas, supaya terukur dengan baik, kapan dia punya prestasi, profit dan menghasilkan
PAD untuk Kaltim,” pungkasnya.
Pembenahan Perusda sedang menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Terutama menyangkut pengembangan usaha, melihat begitu besarnya potensi bisnis di Kalimantan Timur namun belum tergarap dengan baik. Hal terbaru adalah keinginan Komisi II DPRD Kaltim Perusda PTMBS (Melati Bhakti Setya) bekerjasama dengan PT Pelindo menggarap usaha jasa kapal tunda untuk kapal dan ponton ketika melewati kolong jembatan Mahakam I dan Mahakam Ulu. #