BONTANG- Guru SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) yang berlokasi di Kampung Malahing menuntut supaya sekolah tempat mereka mengajar, dialihkan statusnya menjadi negeri.
Hal tersebut diutarakan Suwardi, Kepala SD YPPI Malahing kepada jajaran Komisi I DPRD Bontang saat melakukan kunjungan ke Malahing, Senin (24/7/2023).
Permintaan tersebut bukan tanpa sebab. Selama ini, kata Suwardi, masalah gaji atau honor guru jauh dari kata sejahtera.
“Gaji kami disini sangat berbeda jauh dari kondisi di wilayah pesisir lainnya. Seperti Selangan, Tihi-Tihi, maupun Pulau Gusung yang sekolahnya sudah berstatus negeri,” ungkapnya.
Suwadi bilang, sdari yayasan dirinya hanya menerima Rp 650 ribu per bulan padahal pengabdiannya saat ini sudah mencapai 17 tahun lebih.
“Mana gaji itu pun sering mengalami keterlambatan kadang waktu keterlambatannya bisa mencapai enam bulan. Kadang juga minta spidol saja untuk mengajar tidak dikasih. Jadi kalau ada honor cair dari yayasan, itu yang saya pakai buat beli spidol,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mengatakan apabila sekolah tersebut ingin diubah statusnya menjadi negeri. Maka pihak yayasan harus siap melepas alias mengibahkan asetnya ke Pemkot Bontang dan jika hal itu diizinkan yayasan, Komisi I siap mengawalnya.
“Kalau sudah negeri, nanti tenaga pengajarnya bisa diajukan menjadi TKD (Tenaga Kontrak Daerah) atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) prioritas,” sebut pria yang juga praktisi pendidikan itu.
Sebagai tindaklanjut dari keluhan ini, Komisi I bakal menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di akhir Juli atau awal Agustus mendatang dengan seluruh pihak yang terkait. Termasuk mengundang dari pihak Yayasan YPPI Bontang.
Reporter : Lia Abdullah